Elite Pilih Mahfud, JK, dan Dahlan

Politik | Kamis, 29 November 2012 - 09:51 WIB

JAKARTA (RP) - Pilihan politik opinion leader (elite) terhadap Capres 2014 ternyata berbeda dengan pilihan publik.

Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru soal kualitas personal Capres di mata opinion leader menempatkan Mahfud MD dan Jusuf Kalla (JK) di posisi puncak.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Dalam survei tersebut, indikator kualitas personal adalah kemampuan memimpin negara dan pemerintahan, tidak melakukan atau diopinikan melakukan korupsi, dan tidak melakukan atau diopinikan melakukan tindak kriminal atau pelanggaran HAM.

Juga dipakai indikator jujur dan amanah serta kemampuan berdiri di atas semua kelompok atau golongan.

‘’Apa yang menurut opinion leader lebih berkualitas ternyata faktanya memang belum banyak dipilih massa pemilih,’’ ujar Direktur Eksekutif LSI Kuskrido Ambardi saat me-launching hasil survei lembaganya, Rabu (28/11).

Jika nilai lima indikasi yang dipakai dijumlahkan, sesuai hasil survei, Mahfud mendapat skor 79. Menyusul di bawahnya JK dengan nilai 77 dan Dahlan Iskan dengan skor 76.

‘’Ada ketimpangan memang, bisa jadi masyarakat kurang mendapat informasi yang cukup,’’ imbuh Dodi —sapaan Kuskrido Ambardi.

Selama ini dalam berbagai survei, peringkat tiga besar Capres pilihan massa pemilih selalu berkutat di dua besar, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.

Dalam survei opinion leader LSI justru dua nama itu tenggelam. Bahkan, Prabowo tidak masuk dalam 18 besar tokoh yang memiliki skor di atas 60. Adapun Megawati berada di posisi ke-7 dengan skor 68.  

Menanggapi hasil survei tersebut, JK belum mau gegabah memastikan dirinya maju sebagai Capres pada 2014. ‘’Tapi, kalau ditanya soal PD, saya selalu PD, kapan saja,’’ kata JK lantas tertawa di sela-sela rilis hasil survei.

Disinggung soal wacana rencana duet dirinya dengan Megawati yang belakangan ramai, JK juga belum menjawab secara terang. Menurut dia, sejauh ini belum ada pembicaraan khusus dengan Mega terkait hal tersebut.

‘’Kami belum bicarakan panjang lebar, nanti kami bicarakan,’’ ujarnya.

Di tempat yang sama, Mahfud mengaku senang dengan hasil survei tersebut. ‘’Saya termasuk yang mengikuti perkembnagan survei. Saya tentu saja senang, senang bahwa saya selalu masuk,’’ ujar Mahfud.

Ketua MK itu menambahkan, dirinya merasa patut senang karena secara khusus tidak pernah melakukan upaya agar namanya bisa masuk ke hasil survei. Termasuk, upaya memasang gambar-gambar dirinya di berbagai daerah.

‘’Tapi, senang itu berbeda dengan ingin, dan terus terang saya belum berani untuk jadi ingin, belum berani mengatakan iya atau tidak,’’ ungkapnya.

Selain tidak punya parpol, Mahfud mengaku belum berani bicara pencapresan juga karena dirinya ‘’tidak punya uang’’. ‘’Tapi, survei (opinion leader) seperti ini terus terang menggembirakan. Masyarakat dihadapkan pada alternatif yang banyak,’’ katanya.

Survei opinion leader itu secara khusus menggali pandangan elite. Respondennya adalah narasumber berpendidikan S-3 dari latar belakang beragam.

Selain itu, melibatkan pemimpin redaksi, pengusaha, dan purnawirawan berpangkat minimal Letnan Jenderal. Eksplorasi terhadap sekitar 237 tokoh yang dilibatkan dalam survei sebagai reponden dilakukan pada Januari-Mei 2012.

Capres Alternatif

Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan calon presiden (Capres) alternatif harus diberi ruang untuk bisa ikut bertarung pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 mendatang.

Menurutnya, langkah ini harus dilakukan untuk memberikan keleluasaan kepada rakyat dalam menentukan pilihannya.

‘’Tidak cukup sampai di sini, perlu diberikan ruang kepada mereka Capres alternatif,” kata Marzuki saat memberikan tanggapan dalam rilis LSI bertemakan “Calon Presiden Indonesia 2014, Penilaian Opinion Leader” di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (28/11).

Menurut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat itu, cara yang bisa ditempuh adalah syarat dukungan partai politik untuk mengusung capres tidak terlalu tinggi. Kalau perlu kata dia, presiden threshold disamakan saja dengan parliamentary threshold.

‘’Alangkah baiknya kalau partai politik membuka diri, presiden threshold disamakan saja dengan parliamentary threshold. Ini pandangan saya pribadi,” katanya.(dyn/c2/agm/izl)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook