JAKARTA (RP) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida menyentil politisi yang menganggap sikap Dahlan Iskan sebagai upaya membangun pencitraan dalam menghadapi Pilpres 2014. Pernyataan Dahlan itu, kata La Ode, seharusnya disikapi secara dewasa dengan pikiran yang jernih.
"Jika kita larut dalam serangan itu (membela diri, Red), para pejabat bangsa akan selalu resisten terhadap informasi dan upaya perbaikan terhadap perilaku buruk penyelenggara negara," katanya.
Salah seorang politikus yang mengaitkan pernyataan Dahlan dengan pencitraan Pilpres 2014 adalah Ketua DPR Marzuki Alie. "Marzuki Alie tidak perlu tersinggung, apalagi marah, lalu menyerang balik Dahlan Iskan," kata La Ode.
Pernyataan Dahlan itu, anjur La Ode, sebaiknya diterima sebagai input yang konstruktif untuk memperbaiki citra DPR. Sikap resisten, tegas Laode, menunjukkan karakter figur yang enggan untuk melakukan perbaikan. Dengan kata lain, membiarkan terus tereproduksinya budaya buruk berupa penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan negara. "Publik akan menangkap itu kalau kita menuduh apa yang disampaikan Dahlan sebagai bentuk pencitraan," tegasnya.
Menurut dia, daripada menyudutkan Dahlan dengan isu pencitraan, Marzuki dan politisi DPR lain sebaiknya menangkap fenomena faktual yang ada. "Minta secara rinci siapa-siapa oknum yang dimaksud oleh Dahlan Iskan itu," kata senator dari Sultra tersebut.
La Ode lantas menegaskan, setiap warga negara memiliki hak untuk membangun pencitraan dan menaikkan "rating" dalam menyongsong Pilpres 2014. Apalagi, para pejabat dan politikus yang menganggap dirinya layak dan atau dianggap pantas oleh masyarakat untuk tampil sebagai capres atau cawapres. "Apa yang dilakukan Dahlan itu seharusnya wajib kita beri apresiasi," tegas Laode.
Secara terpisah, desakan agar Dahlan membeberkan secara terbuka nama anggota dewan yang "minta jatah" ke BUMN terus mengalir. Bahkan, tidak hanya itu. Dahlan juga diminta untuk melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal tersebut.
"Oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu secepatnya Dahlan harus mengumumkan nama oknum tersebut dan melaporkan ke aparat penegak hukum," kata anggota Komisi III dari Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin.
Menurut dia, langkah penyelesaian polemik soal surat edaran dan pernyataan Dahlan itu hanya bisa dituntaskan dengan mengumumkan secara terbuka nama anggota dewan yang dimaksud. "Apalagi, anggota dewan saat ini kan sedang reses.
Konstituen di dapil pasti gencar mempertanyakan. Ini akan memengaruhi citra kami di mata konstituen," imbuh ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP PD tersebut.
"Kami mendukung apa yang disampaikan Dahlan asalkan tidak sekadar lontaran pernyataan," imbuh Didi. (pri/dyn/c6/agm)
