PEKANBARU (RP) - Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit mengingatkan semua pihak untuk tidak membiarkan konflik lahan terjadi di Riau.
Pasalnya, sedikit saja terjadi gesekan, maka dapat mengakibatkan terjadinya konflik berdarah.
Konflik lahan ini bisa saja terjadi antarperbatasan antar dua daerah, atau tapal batas wilayah masyarakat dengan perusahaan.
“Kalau ada potensi konflik terkait kepemilikan lahan, harus didudukkan bersama sesegera mungkin hingga tuntas. Jangan dibiarkan berlarut, baik antara desa, kecamatan, kabupaten maupun antar Provinsi. Demikian pula masyarakat dengan perusahaan,” tegas Wagubri, akhir pekan lalu.
Karenanya, pihak berwenang sebagai pemangku kekuasaan di masing-masing daerah tersebut juga tidak tinggal diam. Wagubri menyontohkan peristiwa yang baru saja terjadi di Desa Sinamanenek, Tapung, Kampar antara masyarakat dengan perusahaan PTPN V.
”Potensi-potensi bentrok seperti ini sebenarnya sudah bisa diprediksi, tapi karena tidak ada penyelesaian, sehingga bentrokan benar-benar terjadi,” katanya.
Wagubri juga menyontohkan perbatasan Rohul dengan Padang Lawas, atau masyarakat Pulau Padang dengan RAPP atau daerah potensi konflik lainnya yang masih berkutat dengan masalah perbatasan.
“Pimpinan dan kepala daerah di masing-masing wilayah harus bisa duduk satu meja, baik dengan daerah tetangga maupun dengan pihak swasta yang beroperasi di teritorial mereka. Dengan demikian, jika ada gesekan, dapat diredam segera dan dicarikan solusi,” sambungnya.
Sebab, Wagubri yakin, permasalahan apapun yang terjadi dapat diselesaikan tanpa harus dibiarkan berlarut. Selama ada keinginan dua pihak bertikai dengan difasilitasi pihak netral untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Karena kata Mambang, yang dirugikan tetap saja masyarakat.
“Kalau tidak kita bersama menjaga ketentraman di Riau ini, siapa lagi?,” tutupnya.(egp)
