JAKARTA - Komisi VI DPR sudah berencana memanggil Dahlan Iskan. Namun, komisi yang menjadi mitra kerja Kementerian BUMN itu baru akan memanggil yang bersangkutan seusai masa reses berakhir.
"Untuk meminta pertanggungjawabannya," ujar anggota komisi VI Benny K. Harman. Pertanggungjawaban yang dimaksud itu, menurut dia, tentu terkait dengan pernyataan Dahlan soal adanya oknum dewan yang "minta jatah" kepada BUMN. Klarifikasi tersebut, lanjut dia, menjadi penting guna membangun trust publik kepada lembaga DPR.
"Apakah ada anggota (DPR) yang benar-benar meminta upeti. Ini yang perlu diumumkan secara terbuka, baik yang langsung maupun tidak langsung," tegas politikus Partai Demokrat tersebut, Sabtu (27/10).
Saat ini, kalangan dewan memang memasuki masa reses, terhitung sejak 26 Oktober 2012. DPR akan kembali masuk masa sidang pada 18 November 2012.
Seperti diketahui, sebelumnya Sekretaris Kabinet Dipo alam mengungkapkan bahwa Dahlan pernah mengirim layanan pesan singkat (SMS). Isinya adalah adanya anggota DPR yang meminta jatah dari BUMN.
