JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kebutuhan masyarakat akan informasi terus meningkat seiring kemajuan teknologi. Namun, upaya tersebut tidaklah mudah. Pasalnya, informasi hoax atau palsu kerap merusak kebenaran informasi dari sumber utamanya.
Apalagi, sejak tahun ini sampai dengan 2019 mendatang, Indonesia telah memasuki tahun politik. Informasi dari pemerintah ke masyarakat kerap diwarnai kontroversi. Informasi hoax jadi alasannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui ada tantangan besar dalam menyampaikan informasi publik di tengah tahun politik. Meski demikian, pihaknya menegaskan komitmen pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk memberikan informasi yang kredibel, transparan, dan akuntabel.
"Kemenkeu mengelola informasi yang begitu banyak. Kita ingin mengelola supaya transparan. Kita ingin akuntabel dan ingin masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel. Kita juga ingin menyampaikan informasi dengan konteks yang benar. Kalau kita bicara tren, rasio, masyarakat nggak lihat hanya satu aspek saja, namun informasinya begitu banyak," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/8).
Selain itu, di tahun politik ini pihaknya juga siap memberikan informasi publik secara jelas dan transparan. Hal itu dilakukan untuk mencegah kegaduhan yang diakibatkan dari informasi palsu.
"Karena Kemenkeu akan terus-menerus, artinya dari presiden ke presiden, zaman Orde Baru sampe sekarang, informasinya ada di sini. Dan semuanya bisa kita berikan ke dalam konteks-konteks yang kita ingin sampaikan ke masyarakat," terangnya.
Oleh karena itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut ingin masyarakat bisa mengakses informasi yang disediakan Kementerian Keuangan dengan mudah. Sehingga, masyarakat tidak perlu mencari sumber-sumber informasi yang kredibilitasnya belum jelas.
