JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Opsi alternatif di Pilpres 2019 dengan menduetkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Gubernur Jawa Barat dua periode (hingga 2018) Ahmad Heryawan, Anies - Aher, mulai dimunculkan PKS.
Menurut Direktur Pencalonan Presiden PKS Suhud Aliyudin, kemungkinan duet Anies - Aher muncul sebagai persiapan perubahan konstelasi politik jelang Pilpres 2019 mendatang.
"Anies - Aher bisa jadi opsi alternatif di tengah kebuntuan karena kami lihat ini akan ada perubahan konstelasi, ya," ujarnya di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (28/7/2018).
Alasannya, Anies ialah salah satu nama figur yang bisa diterima semua kalangan.
"Kebutuhan menjadi presiden itu ada di figur Anies, meski nama dia juga muncul di internal PKS," tuturnya.
Persoalan itu pun, imbuhnya, sudah dibicarakan PKS dengan Anies. Bahkan, sambungnya, dalam satu hingga dua pekan terakhir itu sudah menanyakan kesiapan Anies di Pilpres 2019.
Namun, kata dia lagi, Anies lebih cenderung memilih untuk mengurus DKI Jakarta. Di samping itu, saat ini ada pula Peraturan Pemerintah (PP) nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye.
"Izin itu menjadi penghalang untuk Anies bisa maju. Karena kalau mau maju surat izin harus keluar minimal 15 hari," paparnya.
Kata dia lagi, jika waktunya mepet atau kurang dari 15 hari Presiden Jokowi tidak mengeluarkan izin, akan sulit bagi Anies untuk menjadi capres.
"Jadi, tidak mungkin bisa mencalonkan diri," tegasnya.
Meski begitu, imbuhnya, bukan berarti Anies tidak bisa mencalonkan diri. Namun, peluang Anies menjadi kecil karena adanya aturan itu. Semuanya juga tergantung dari hasil komunikasi dengan partai koalisi dan keputusan Anies pribadi.
"Kalau semua sudah oke dan Anies tidak berkenan, kan susah juga," tuntasnya. (boy)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
