JAKARTA (RP) - Hingga penutupan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara nasional ditutup, masih ada enam provinsi yang belum sempurna menyampaikan DPS mereka. Enam provinsi yang rekap DPS-nya belum sempurna adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.
Komisi II DPR mempertanyakan keterlambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan rekapitulasi final DPS.
Kualitas Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dipastikan belum menyajikan data riil pemilih di lapangan membuat kalangan dewan khawatir. ‘’Apa kendalanya, sehingga belum ada rekap secara nasional. Menurut jadwal yang kita buat seharusnya sudah ada, dan itu harus segera dituntaskan,’’ kata Anggota Taufiq Hidayat, anggota Komisi II DPR ketika dihubungi, Sabtu (27/7).
Seharusnya, hasil rekapitulasi DPS secara nasional sudah diketahui pada 13 Juli, atau berselang tiga hari setelah panitia pemungutan suara (PPS) menetapkan DPS di setiap wilayahnya pada 10 Juli. Dalam praktiknya, ternyata rekap DPS nasional tersendat hingga saat ini.
Taufiq menilai, persoalan DPS ini bisa saja karena KPU sampai saat ini masih belum tuntas melakukan pemutakhiran data pemilih. KPU bisa saja terkendala persoalan sumber daya manusia yang tidak maksimal dalam melaksanakan hal itu. Taufiq meminta ke depan KPU harus bisa menjelaskan persoalan DPS secara gamblang kepada Komisi II DPR.
(Penetapan) DPT-nya (Daftar Pemilih Tetap, red) kan bisa menjadi agak mundur. Artinya, sekian waktu yang sudah ditetapkan dalam menyusun UU lalu, mungkin ada pergeseran-pergeseran ke depannya, kata politikus Partai Golongan Karya itu.
Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menyatakan, ketika DPS tidak bisa diandalkan sebagai data awal, dirinya khawatir jika DPT nantinya akan bernasib sama. Padahal, KPU sudah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.
‘’Kita kan belajar dari pengalaman lalu dan untuk 2014 sudah bisa menakar. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi yang bisa digunakan KPU,’’ ujar Hakam.
Menurut Hakam, dirinya mengaku heran, daerah dengan infrastruktur yang sudah bagus ternyata masih terkendala rekap DPS. Menurut Hakam, persoalan ketepatan waktu ini menjadi hal yang penting, karena berpengaruh kepada kualitas. ‘’Kita di sini belum berbicara tentang kualitas DPSnya,’’ ujarnya mengingatkan.
Hakam meminta KPU segera melakukan tindakan, dan memastikan bahwa data pemilih bisa tersaji lebih akurat kepada publik. Tahapan Pemilu adalah proses yang rigid. Jika tahapan yang sedang dilaksanakan terhambat, tahapan Pemilu selanjutnya terancam terganggu. ‘’Kalau ini tidak dirapikan dari awal, akan merembet kemana-mana. Jadi salah satu mata rantai kunci dalam tahapan Pemilu, karena menyangkut hal paling mendasar, yakni hak untuk memilih,’’ tegasnya.
Ketua KPU Riau: Data Sudah Dikirim
Menanggapi pernyataan pusat yang menutup data DPS Pemilihan Legislatif secara nasional dan menyebutkan Riau sebagai salah satu provinsi yang rekap DPSnya belum sempurna, Ketua KPU Riau, Ir H Tengku Edy Sabli MSi membantahnya.
Menurut Edy Sabli, KPU Riau sudah mengirimkan data yang diperlukan itu ke pusat. ‘’Sistem Data Pemilih ini adalah cara online, mungkin ada masalah dalam sistem online tersebut. Kami sudah mengirimkan datanya,’’ kata Edy Sabli. Soal berapa angka DPS Pemilihan Legislatif tersebut, Edy mengatakan tidak ingat pasti angkanya, namun yang jelas lebih banyak dari DPT Pemilihan Gubernur Riau.
‘’Angkanya lebih banyak dari DPT Pilgubri, tapi saya tidak hafal,’’ kata Edy Sabli. Diketahui sebelumnya bahwa Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Gubernur Riau sebanyak 4.000.459 pemilih.(rul/jpnn)
