BUMD Kelapa Masuk Program 100 Hari LE-Hardianto

Politik | Senin, 28 Mei 2018 - 11:47 WIB

BUMD Kelapa Masuk Program 100 Hari LE-Hardianto
JALAN KAKI: Calon Gubernur Riau nomor urut 2 Lukman Edy berjalan kaki di rintik-rintik hujan saat mengunjungi warga Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, akhir pekan lalu. (TIMSES LE-HARDIANTO FOR RIAU POS)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Calon Gubernur Riau nomor utur 2 Lukman Edy (LE) akan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMD) khusus kelapa dalam program 100 hari jika terpilih nanti. LE menegaskan, BUMD yang dibentuk nanti akan menjadi bapak angkat para petani kelapa serta bertugas untuk meningkatkan harga kelapa yang sekarang ini terpuruk.

“Jika kami terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Riau 2019-2024 maka insya Allah BUMD Kelapa ini nanti akan kami bentuk dalam 100 hari pertama,” ujar Lukman Edy saat silaturahmi dan kampanye dialogis di Pulau Burung, Kabupaten Inhil, Sabtu (26/5).

Baca Juga :Anies Janji Tetapkan Kiai Kholil Bangkalan Jadi Pahlawan Nasional di Hadapan Puluhan Ribu Jamaah NU

Lebih lanjut, inisiator serta penggagas Undang Undang Desa itu menegaskan, BUMD Kelapa penting untuk mengangkat taraf ekonomi petani kelapa. Selama ini ia juga merasa prihatin terhadap industri kelapa yang sekarang ini makin terpuruk.

“Sekarang ini industri kelapa terpuruk karena kapasitas pabrik yang tidak memadai. Selain itu adanya aturan pemerintah yang membatasi ekspor kelapa bahan baku maksimal hanya 80 ton, sedangkan kapasitas muatan kapal hingga 200 ton,” ujarnya.

Hal itu dirasa menjadi salah satu penyebab, kenapa harga kelapa turun sampai Rp1.000. Sedangkan harga normal kelapa berkisar Rp2.500- Rp3.000 per buah. Cagub yang diusung koalisi PKB-Gerindra ini berkesimpulan industri kelapa harus diakomodir dengan baik. Solusinya adalah mendirikan BUMD Kelapa dengan beberapa skema.

“Skemanya bisa kita bekerja sama dengan pengusaha kelapa untuk mendirikan atau menambah kapasitas produksi pabrik, memberdayakan kelompok tani kelapa sebagai pengumpul masyarakat lalu dijual ke pabrik, atau dengan sharing swasta-pemda atau murni BUMD. Nanti dilihat keperluannya,” tutur mantan Menteri era SBY itu.(nda/*)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook