JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jatuhnya korban ratusan penyelenggara pemilu memang membawa duka. Meskipun demikian, saat ini ada sejumlah hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan. Salah satunya memastikan jangan sampai jatuh korban tambahan di sisa waktu penghitungan suara manual. Terutama pada penghitungan suara di level kecamatan.
Hal itu disampaikan Ketua KPU Arief Budiman seusai diskusi publik di kawasan Jakarta Pusat kemarin (27/4). Saat ini, pihaknya sedang mengantisipasi agar tidak ada tambahan petugas yang gugur. Khususnya di level PPK. ’’Banyak pihak sekarang memberi peran untuk melayani dan menjaga kesehatan petugas penyelenggara pemilu dengan lebih baik,’’ terangnya.
Di beberapa kota misalnya, sejumlah RS kepolisian sudah standby di berbagai kecamatan untuk memberikan layanan kesehatan. Begitu pula dengan puskesmas-puskesmas di daerah, juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan di level kecamatan. ’’Ini bagian kontribusi komponen bangsa ini untuk menjaga agar proses pemilu berjalan dengan baik,’’ lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu.
Arief juga mengimbau RS-RS yang ada di daerah agar mau berpartisipasi membuka layanan kesehatan. Sehingga, bila ada penyelenggara pemilu yang mengalami gejala gangguan kesehatan, bisa langsung ditangani di RS terdekat. Arief beralasan, kondisi semacam ini tidak akan mampu diatasi KPU sendirian.
Di saat yang sama, pihaknya sedang mengonsep bentuk layanan kesehatan yang lebih formal dan terstruktur untuk jangka pendek. Proses rekapitulasi suara di kecamatan masih akan berlangsung sekitar sepekan ke depan. Setelah itu, tugas PPK tidak bisa dinyatakan selesai begitu saja. ’’Mereka harus mengirim dokumennya ke kabupaten/kota dan harus ikut rapat (pleno) di kabupaten/kota tersebut,’’ tutur alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu.
Hingga saat ini, tambah Arief, pihaknya belum melakukan pembicaraan langsung dengan instansi terkait di tingkat pusat seperti Kemenkes. Meskipun, Kemenkes telah berinisiatif menginstruksikan jajaran untuk memantau kondisi penyelenggara pemilu. ’’Tapi mungkin komunikasi antarsekretariat Jenderal sudah dilakukan,’’ tambahnya.
Untuk saat ini, Arief belum mau membicarakan program jangka panjang untuk pemilu berikutnya. KPU masih fokus menyelesaikan tugasnya merekapitulasi suara hingga ke tingkat nasional. setelahnya, baru bisa dievaluasi apa saja kekurangan dalam pemilu kali ini, termasuk dalam hal beban kerja penyelenggara.
Sementara itu, Perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta KPU memperhatikan jam kerja para petugas yang merekapitulasi suara di level kecamatan. Beban kerja yang besar jangan sampai membuat korban bertambah.
Saat ini misalnya, memang sudah ada kebijakan memperpanjang masa rekapitulasi suara di kecamatan menjaid 17 hari di daerah-daerah tertentu. ’’Tapi di DKI Jakarta, berdasarkan informasi, mungkin akan terlampaui (deadline 17 hari),’’ terang Direktur Eksekutif perludem Titi Anggraini.
Menurut dia, dalam jangka pendek KPU harus mengantisipasi daerah-daerah yang diperkirakan akan melampaui 17 hari rekapitulasi suara. ’’Jangan sampai mereka tidak punya landasan hukum untuk memperpanjang waktu untuk proses rekap,’’ lanjutnya. Harus ada mitigasi terhadap potensi-potensi daerah yang rekapitulasi kecamatannya diprediksi lebih dari 17 hari.
KPU juga harus mengefektifkan sistem penghitungan pararel maksimal empat kamar di level PPK. Mereka harus mengantisipasi beban dan lingkungan kerja para petugas PPK. Titi menuturkan, dia melihat sendiri sejumlah PPK tidak punya tempat yang layak untuk merekapitulasi suara.
Editor: Eko Faizin
