JAKARTA (RP) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengikutsertakan 18 partai politik (parpol) calon kontestan Pemilu 2014 dalam verifikasi faktual. Keputusan itu diambil dalam sidang kode etik DKPP dengan agenda pembacaan putusan.

"DKPP memerintahkan KPU agar 18 parpol calon peserta Pemilu untuk diikutsertakan dalam verifikasi faktual dengan tidak mengubah jadwal tahapan Pemilu. Dan ke-18 parpol yang dimaksud harus menyesuaikan dengan ketentuan verifikasi faktual yang ditetapkan oleh KPU," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dalam sidang terbuka di Jakarta, Selasa (27/11).

Sebelumnya partai-partai ini dinyatakan tidak memenuhi syarat mengikuti verifikasi faktual oleh KPU. Namun, atas putusan menurut DKPP KPU harus melakukan verifikasi faktual terhadap 18 partai. Sementara terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diperintahkan mengawasi pelaksanaannya.

Keputusan diambil setelah DKPP yang sebelumnya menyimpulkan, Komisioner KPU memang terbukti telah berupaya memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tugas kewenangan. "Namun dalam penyelenggaraan, banyak timbul masalah. Sehingga mengakibatkan ketidakpastian dan keraguan terhadap kinerja KPU, terutama dari parpol calon kontestan Pemilu. Baik  akibat dari pembangkangan pihak sekretariat jenderal, maupun penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) yang dilakukan secara terburu-buru dan kurangnya perencanaan secara matang, " ujarnya. (gir/jpnn)