JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta harus duduk bersama untuk mengambil langkah-langkah konkret guna meminimalisir penyebaran virus corona di wilayah Ibu Kota.
Desakan itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. Pasalnya, rasio kematian di DKI Jakarta akibat wabah virus corona cukup tinggi dan terbesar di Indonesia, angkanya 6,7 persen. Jumlah positif terkena virus corona 463 orang, sembuh 23 orang dan meninggal 31 orang.
“Dengan peningkatan jumlah kasus yang terkena virus corona di wilayah DKI Jakarta, dapat dikatakan bahwa pusat penyebaran terbesar atau episenter virus corona di Indonesia adanya di DKI Jakarta,” ujar Masinton kepada wartawan, Jumat (27/3).
Karena itu, lanjut Masinton, tidak ada salahnya membahas dan mempersiapkan opsi lockdown sebagai alternatif terakhir untuk wilayah provinsi DKI Jakarta. Melihat penerapan opsi lockdown di berbagai negara ternyata efektif meminimalisir penyebaran virus corona.
“Meskipun lockdown bukan cara tunggal dalam melawan pandemi virus corona, namun untuk saat ini opsi lockdown masih merupakan pilihan efektif yang dilakukan berbagai negara guna meminimalisir penyebaran virus corona,” katanya.
Bahkan negara tetangga Malaysia telah mengumumkan perpanjangan masa lockdown hingga 14 April 2020 setelah mencatatkan kasus infeksi corona tertinggi di Asia Tenggara. Malaysia mencapai 1.796 kasus.
“Jangan ada egoisme kebijakan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta. Keselamatan dan kesehatan rakyat adalah yang utama. Singkirkan egoisme, bangun sinergitas dan solidaritas antar pemerintahan pusat dan daerah,” ungkapnya.
Semua negara memang tidak ada yang siap menghadapi pandemi Covid-19. Namun berbagai negara melakukan langkah persiapan secara sigap dan cepat. Maka, pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta segera bersama-sama lakukan langkah mitigasi secara cepat, terukur dan efektif.
“Kerahkan seluruh sumber daya maupun sumber dana pemerintahan daerah DKI Jakarta untuk melindungi warga Jakarta,” imbuhnya.
Selain itu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga meminta perbanyak layanan RS rujukan Covid19 di DKI Jakarta, prioritaskan APBD untuk belanja barang peralatan medis dan alat pelidung diri tenaga medis di seluruh RS rujukan.
Kemudian juga perbanyak relawan medis dan paramedis. Kerahkan seluruh pegawai dinas pemerintahan daerah DKI Jakarta bersama-sama aparatur Kelurahan, RW dan RT untuk menyiapkan dapur-dapur umum dan mendistribusikannya ke wilayah padat penduduk. Serta mempersiapkan masker maupun sanitizer secara massal untuk didistribusikan ke warga yang membutuhkan. Keamanan lingkungan dibantu oleh Kepolisian dan TNI.
Jika persiapan ini sungguh-sungguh dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dengan supervisi pemerintah pusat, Masinton yakin opsi apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti mendapat dukungan dan ditaati bersama oleh warga Jakarta.
“Sejatinya warga Jakarta telah siap dengan opsi apapun, termasuk opsi lockdown. Rakyat menunggu persiapan dan kesiapan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah DKI Jakarta,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sebagai kepala pemerintahan daerah di ibu kota harus mau mendengarkan dan melaksanakan arahan pemerintah pusat. Begitupun sebaliknya pemerintah pusat harus aspiratif dan akomodatif mendengarkan aspirasi pemerintah daerah.
“Jadi kita belum terlambat, asal kita mau mempersiapkannya secara profesional,” ungkapnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
