JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Juru Bicara Habib Rizieq Shihab, Abdul Chair Ramadhan menduga berbelitnya pemulangan HRS ke tanah air ada sangkut paut dengan Pilpres 2019.
Abdul mengatakan, Habib Rizieq pernah menolak tawaran untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Nah, menurut Abdul, penolakan tersebut kemudian membuat pemerintah saat ini 'menolak' kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu.
Direktur Habib Rizieq Shihab Center itu menyampaikan pada masa kampanye Pilpres 2019, ada pihak yang meminta Habib Rizieq mendukung Jokowi. "Imam Besar Habib Rizieq diminta untuk memberikan dukungan kepada Jokowi - Ma'ruf oleh utusan khusus dari Jakarta, sebagai syarat pengurusan pencabutan pencekalan. Namun, tawaran itu ditolak Habib Rizieq," kata Abdul kepada JPNN.com, Selasa (26/11).
Saat disinggung apa alasan Habib Rizieq menolak mendukung Jokowi-Ma'ruf, Abdul mengaku itu merupakan hak konstitusi Habib Rizieq.
"Itu menyangkut keyakinan politik seseorang, dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Jadi hak asasi setiap warga negara untuk menentukan pilihan dan dukungannya, tidak bisa dipaksakan oleh siapa pun juga," tutur Abdul.
Lebih lanjut, kata Abdul, semenjak Habib Rizieq menolak tawaran itu, pencekalan terus berlanjut oleh otoritas intelijen Kerajaan Arab Saudi hingga kini. Dia menilai pencekalan dari otoritas Arab Saudi tidak wajar, dan berlangsung demikian lama.
"Saat ini, Dubes Arab Saudi menyebutkan perihal 'negosiasi'. Kata itu menjadi kata kunci adanya relevansi antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah RI dalam resolusi penyelesaian status larangan ke luar HRS. Dengan demikian, tidak ada kaitan dengan HRS. Hubungan tersebut bersifat government to government. Jadi ada korelasi pertanggungjawaban antara otoritas Arab Saudi dengan pemerintah RI dalam hal pemulangan HRS," pungkas dia. (tan/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
