JAKARTA (RP) - Menjelang 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tampaknya kian gencar melakukan pertemuan politik. Selasa (24/12), SBY bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kantor Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut menyangkut konsultasi perkembangan politik di tanah air.
‘’Secara berkala memang sudah beberapa kali menghadap Presiden. Kami tukar pandangan. Saya berkonsultasi kepada beliau, dan beliau juga memberikan pandangan-pandangan beliau, tentang ekonomi dan perkembangan politik,’’ jelas Prabowo usai bertemu dengan Presiden SBY di Kantor Presiden.
Prabowo melanjutkan pertemuan tersebut cukup penting dalam menghadapi pesta politik tahun depan. Dia menuturkan, pihaknya dan Presiden memiliki pandangan yang sama terkait tahun politik mendatang.
‘’Kami menghendaki tahun politik yang lancar dan damai, sehingga keputusan-keputusan besar bangsa bisa dilakukan dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan rasa tanggungjawab terhadap kepentingan bangsa,’’ lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan, SBY sempat menyatakan ingin turun dari kursi Presiden secara baik-baik. Karena itu, SBY menginginkan suasana Pilpres yang demokratis dan fair, di mana para Capres bersaing dengan baik.
‘’Beliau ingin istilahnya turun panggung dengan baik dan beliau ingin memberikan contoh nanti pada saat transisi atau serah terima penuh kerukunan dan kekeluargaan,’’ ungkapnya.
Di samping itu, Prabowo juga sempat ‘’curhat’’ soal kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengatakan SBY mengaku telah menginstruksikan kepada KPU untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
‘’Beliau (SBY) sudah tegaskan supaya dibersihkan dan beliau berharap bulan Januari sudah akan lebih bersih dan beliau katakan ingin nanti KPU -memanggil semua pimpinan Parpol untuk bersama kita bersihkan DPT itu,’’ ujarnya.
Sedikit berbeda dengan Prabowo, pertemuan SBY dengan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tidak sepenuhnya bernuansa politik.
Pakar hukum tata negara tersebut mengakui, Presiden SBY sempat mengungkapkan dukungan baginya dalam pesta demokrasi pada 2014.
‘’Presiden mengucapkan selamat dan mendoakan saya, semoga berhasil dalam langkah-langkah politik yang akan ditempuh pada tahun 2014 yang akan datang,’’ paparnyanya usai pertemuan dengan Presiden SBY di Kantor Presiden, kemarin.
Di samping itu, Yusril mengungkapkan dalam pertemuan tersebut juga disinggung soal ketatanegaraan. Ada beberapa hal yang SBY tanyakan padanya, di antaranya terkait fungsi MPR di masa mendatang.
Dia pun menyampaikan bahwa sebaiknya MPR difungsikan kembali sebagai lembaga tertinggi negara.
‘’Paling tidak untuk mengatasi suatu keadaan, kalau terjadi apa yang disebut krisis konstitusi. Krisis konstitusi adalah krisis yang terjadi pada sebuah negara tapi tidak ada jalan keluar konstitusional untuk mengatasinya,’’ ungkapnya.
Tidak hanya itu, Mantan Mensesneg itu juga memaparkan bahwa SBY juga meminta pendapatnya terkait pemberlakuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang kini tengah menjadi sorotan.
Dia menuturkan, Presiden memintanya untuk membantu mengatasi persoalan di balik pemberlakukan UU Minerba tersebut.
‘’Tadi Pak Presiden meminta, Pak Yusril, coba disampaikan kepada instansi terkait bagaimana mengatasi keadaan ini. Artinya bagaimana sedikit bisa melunakkan atau melonggarkan aturan itu, sehingga tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi negara kita, baik dari segi pemasukan negara dan juga perusahaan-perusahaan itu sebagian sudah membangun sebagian pabrik pemurnian dan pengolahan dengan kredit di bank dunia. Waktunya sudah sangat dekat tanggal 12 Januari 2014 dan saya menyanggupi apa yang Bapak Presiden kemukakan,’’ urainya.(ken/jpnn)
