JAKARTA (RP) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Farhan Hamid mengatakan sumber konflik Pemilu 2014 utamanya berasal dari penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, kata Ahmad Farhan Hamid, adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik yang ada di pusat hingga daerah-daerah.
"Potensi konflik itu ada di KPU karena tidak bersikap netral. Kalau KPU bekerja profesional, semua beres, pasti Pemilu aman," kata Ahmad Farhan Hamid, dalam Diskusi Empat Pilar bertema "Tahun Politik dan Potensi Konflik Jelang Pemilu 2014", di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (25/11).
Selain itu, senator asal daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darrusalam itu juga menyoroti soal kertas suara yang tidak terpakai setelah waktu pemungutan suara dialakukan. Diingatkannya, jangan sampai surat suara tidak terpakai dimanfaatkan dan disalahgunakan. Pastikan, begitu pemungutan suara selesai, sisa kertas suara itu dimusnahkan.
"Ini kita minta, KPU, Bawaslu dan polisi mencermati betul surat suara sisa tersebut," tegsanya.
Dari sisi figur calon anggota legislatif dan calon presiden maupun wakilnya, menurut Farhan, tidak ada potensi konflik tersebut karena era fanastime figur sudah berlalu.
"Begitu juga isu rasial, agama dan suku. Itu masanya sudah lewat karena secara relatif pemilih Indonesia sudah cerdas," imbuhnya. (fas/jpnn)
