JAKARTA (RP) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diminta ikut bertanggung jawab terhadap kekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga penetapannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tidak bisa (lepas tangan) dong, karena data awal dari dulu, Mendagri selalu berteriak-teriak, itu sangat terkait dengan e-KTP, tapi nyatanya e-KTP pun bermasalah," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Hidayat Nur Wahid di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (24/10).
Karena waktu penyelenggaraan pemilu semakin dekat dan KPU menunda penetapan DPT selama dua minggu ke depan, maka FPKS meminta dalam kondisi seperti jangan hanya disibukkan dengan berpolemik.
Disinggung soal kemungkinan ada suara akar rumput PKS yang tak masuk DPT, Hidayat mengaku belum mendalaminya. Namun demikian FPKS tetap akan bersikap untuk kepentingan semua pihak, termasuk yang tidak berkaitan dengan PKS sekalipun.
"Bahkan kalau itu tidak berkaitan dengan PKS pun kami akan permasalahkan, karena yang kita pertaruhkan adalah kredibilitas hasil pemliu 2014 yang hasilnya juga untuk masyarakat dan partai apa pun juga," pungkasnya.(Fat/jpnn)
