Laporan Syahrul Mukhlis, Pekanbaru syahrulmukhlis@riaupos.co
Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Asep Rahmat Suwanda menyatakan, bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Riau rawan terjadi tindak pidana korupsi.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan stake holder di Riau yang diundang Bawaslu dalam acara Rapat Koodinasi di Hotel Aryaduta, Kamis (22/8) malam.
Asep Rahmat mengatakan dalam Rakor Stake Holder Pengawasan Pemilu tersebut mengingatkan, agar semua yang hadir tidak terlibat dalam kasus korupsi dan suap- menyuap sesuai dengan tugas KPK yang membenrantas Korupsi Pasal 6 UU Nomor 30/2002.
Asep mengatakan donasi yang tidak jelas siapa dan anggarannya dari mana dalam dana kampanye harus dihindari. ‘’Anonameus atau yang disebut Hamba Allah itu seharusnya dihindari dalam dalam kampanye,’’ kata Asep.
Asep mengingatkan selain korupsi, perilaku dan transparansi yang dibicarakannya, ada saran dari KPK adalah menghindari dan tidak ikut serta.
‘’Semua kasus korupsi yang kami tindak sejak 2004 sampai 2013, seratus persen terbukti bersalah, jadi tidak ada yang lepas dari jerat hukum KPK,’’ kata Asep.
Kasus tersebut pastinya akan bertambah banyak jika ditambah dengan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.
Sementara pemateri lainnya Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah SIP MSi dari KPU RI menyatakan bahwa dalam Pemilu ada kompetisi yang sehat, partisipasi masyarakat yang ujungnya kesejahteraan masyarakat.
‘’Sebagai penyelenggara ada ranahnya KPU dan Bawaslu dari awal pemutakhiran data pemilih. Bagaimana mengakomodir dan menyelamatkan suara rakyat. Ini harus dilaksanakan dengan baik sesuai aturan,’’ kata Ferry Kurnia.
Dari proses pencalonan juga harus ada mekanisme pencalonan yang bagus. Dari partai diseleksi jelas, dari KPU sesuai dengan undang-undang dan diawasi dengan baik oleh masyarakat maka siapapun yang terpilih akan baik.
‘’Kalau semua proses berjalan, pasti siapapun yang terpilih akan bagus,’’ kata Ferry.(ade)
