JAKARTA (RP) - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hakim mengatakan, partainya tak mau dipaksa untuk keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia beralasan, PKS masih yakin bisa memperjuangkan amanah reformasi dengan tetap bergabung di koalisi pendukung SBY.
"Karenanya biarkan kami menentukan sikap politik kami. Tanpa harus dipaksa dan ditekan oleh siapapun," kata Hakim dalam pesan singkat, Minggu (23/6).
Hakim menuturkan, ketika PKS memutuskan berkoalisi dengan SBY, hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. PKS meyakini SBY mampu melanjutkan amanah dan cita-cita reformasi.
Karenanya PKS tak mau dipaksa hengkang dari Setgab karena menolak kebijakan pemerintah mengurangi subsidi dalam APBN Perubahan 2013 yang berbuntut pada naiknya harga BBM. Hakim menegaskan, PKS memiliki hak yang dijamin konstitusi untuk menentukan posisi politiknya.
"Karenanya sikap memaksa-memaksa kami, mengompori dan menekan kami dan para menteri kami, untuk keluar atau mundur dari koalisi, adalah pengingkaran terhadap hak asasi dan hak berpolitik seseorang yang dijamin kontitusi. Biarkan PKS menentukan sikap politiknya, mana yang terbaik untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara," pungkasnya. (gil/jpnn)
