Laporan Tim Riau Pos, Pekanbaru

DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Indragiri Hilir menolak diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang marak diinformasikan baru-baru ini. Keputusan ini diperoleh dari hasil rapat fasilitasi dan koordinasi dengan DPD II Golkar dengan PK Partai Golkar se-Kabupaten Inhil pada 18 November lalu.

Penegasan itu dibenarkan Ketua DPD II Partai Golkar Inhil, HM Raus Walid kepada Riau Pos, Rabu (21/11) melalui telepon selulernya. Dia menilai hal itu merupakan kesepakatan dari pengurus dan PK se-Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal senada diutarakan Sekretaris II DPD Golkar Inhil, H Yulizen Yunal. Dia mengakui sudah mendapatkan informasi tentang rencana Musdalub itu, namun secara resmi, Yulizen menegaskan belum mendapatkan edaran resmi.

Menurutnya, hasil rapat fasilitasi dan koordinasi juga menyimpulkan sikap untuk mendukung kepimimpinan HM Raus Walid SSos selaku Ketua DPD II Parta Golkar Inhil hingga berakhir masa jabatan. Pertemuan itu dilakukan dalam menindaklanjuti muculnya surat modi tidak percaya di setiap lingkungan PK di Kecamatan se Kabupaten Inhil. Dia menilai, adanya usulan untuk melaksanakan Musdalub yang diusulkan oleh pimpinan kecamatan, baik sebagai ketua, wakil ataupun sekretaris dinyatakan batal menurut Hukum. Pasalnya, sebagian besar pengurus DPD II dan PK Kecamatan se Inhil menandatangani hasil rapat fasilitasi dan koordinasi tersebut.

Menurutnya, hal itu perlu diluruskan agar tidak menjadi sesuatu yang kurang tepat dan berkembang dipublik. ‘’Ini yang perlu kita luruskan,’’ imbuh Yulizen.

Menanggapi desakan kepada DPD II Partai Golkar Inhil untuk melakukan Musdalub, Yulizen mengungkapkan, bahwa ia tidak menjamin akan dilaksanakannya Musdalub tersebut dalam waktu dekat ini. Namun, ia menilai, keluhan dan upaya tersebut merupakan hal yang wajar. ‘’Saya tidak menjamin akan adanya Musdalub di Inhil. Ini memiliki proses yang panjang, tidak semudah yang diduga. Sampai hari ini, kita tidak tau dan tidak mau tau adanya mandat dari Ketua DPD I partai Golkar Riau seperti yang dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar Inhil itu, karena sampai saat ini belum ada ketegasan dari pusat secara resmi. Sekali lagi saya tegaskan, ini organisasi partai,’’ cetus Yulizen.

Untuk keluhan sejumlah PK tersebut, lanjut Yulizen, secara tertulis belum pernah di sampaikan ke Partai. Namun, ia menyebutkan, bahwa hal itu adalah hak masing-masing PK. (rio/*1)