JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Salah seorang kader Partai Golkar Meutya Hafidz berbeda pendapat dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie soal niat melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk mengawasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.
Pelibatan dua lembaga penegak hukum ini untuk mengantisipasi praktik politik uang. Menurut Meutya, pengawasan praktik politik uang itu sebenarnya cukup dengan pembenahan di internal partai saja. Menurut dia, para calon ketua umum Partai Golkar dan para pemegang suara dari DPD I dan II mestinya memiliki kesadaran penuh bahwa politik transaksional sudah tak zamannya lagi.
"Jadi, tidak perlu sampai ke sana (penggunaan KPK dan Polri). Saya lebih senang urusan partai dibenahi sendiri," kata kader cantik ini di Jakarta, Ahad (21/2/2016).
"Jangan sampai langsung undang (KPK dan Polri). Kalau sampai mengkhawatirkan sekali baru kita undang," kata anggota komisi I DPR itu menambahkan.
Seperti kabar yang santer beredar, sudah ada calon ketua umum yang disebut-sebut melakukan politik uang demi mendapatkan dukungan dalam munaslub nanti. Informasi terakhir menyebut ada yang mengeluarkan kocek 10.000 dollar Singapura demi membeli suara di DPD II di Sumatera Selatan.(dna)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
