JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai kinerja DPR tahun ini merupakan kinerja yang terburuk sepanjang sejarah DPR pascareformasi. Hal tersebut lantaran fungsi legislasi, fungsi anggaran ataupun fungsi etika DPR tidak menghasilkan prestasi yang cukup baik.
”Selama satu tahun kerja saja ketua DPR nya sudah melakukan pelanggaran etik soal ”papa minta saham” yang membuat kegaduhan," ujar Abdul Sahid, peneliti dari Formappi di kantornya Jakarta, Ahad (20/12).
Yang lebih membuat DPR terlihat mengkhianati rakyat menurut Abdul adalah penyerapan anggaran yang tidak jelas oleh DPR. APBNP tahun 2015 untuk DPR senilai Rp5 trilun. ”Mereka mungkin belum siap dengan anggaran Rp5 triliun jadinya apa saja dikerjain, renovasi toilet lah, apa lah, yang penting uangnya habis intinya gitu," sambungnya.
Selain dari fungsi anggaran dia juga menyorot tajam kinerja DPR dari fungsi legislasi. Memprihatinkan, kinerja DPR dari fungsi legislasi hanya 7,5 persen. Lantaran dari 40 RUU prioritas 2015 DPR hanya menghasilkan 3 RUU itu pun dua diantaranya adalah basis dari peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) yaitu Pilkada dan Pemda. Sedangkan hanya satu yang murni dari DPR adalah UU Penjaminan.
”Setahun ini benar benar buruk sekali kinerja DPR," pungkasnya.(int)
