JAKARTA (RP) - Faktor kualitas calon anggota legislatif (Caleg) bisa menjadi penentu raihan suara Parpol.
Berdasar survei yang dirilis Pol Tracking Institute, mayoritas responden memilih mencoblos langsung nama Caleg jika dibanding harus menjatuhkan pilihan dengan mencoblos tanda gambar/nomor urut Parpol.
Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yuda menyatakan, dari survei yang berlangsung 13 September hingga 11 Oktober 2013 di 33 provinsi itu, para responden cenderung menentukan pilihan berdasar sosok Caleg.
Sebanyak 69 persen responden menjatuhkan pilihan untuk mencoblos nama Caleg tanpa mempertimbangkan asal Parpol. ”Hanya 12 persen responden yang memilih partai,” ujarnya dalam keterangan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (19/12).
Saat mendapat pertanyaan yang lebih spesifik, mayoritas publik masih menyatakan pilihannya kepada Caleg. Hanta menyebutkan, 34,3 persen responden akan mencoblos nama Caleg. Persentase itu merupakan yang terbesar jika dibanding pilihan responden lain.
”Pilihan publik mencoblos gambar Parpol, nomor urut Caleg, atau nomor urut Parpol tidak sebanyak pilihan untuk mencoblos Caleg,” jelasnya.
Persentase itu relevan dengan jawaban responden terkait kedekatan masyarakat dengan partai politik tertentu.
Ternyata, hanya 19 persen yang menyatakan dekat dengan Parpol tertentu. Namun, 64 persen responden menyatakan tidak dekat dengan parpol mana pun. ”Artinya, hanya 19 persen pemilih yang memiliki party ID (pemilih loyal, red),” ungkapnya.
Lantas, bagaimana pilihan publik terhadap Parpol? Dari hasil survei Pol Tracking, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Partai Golongan Karya masih bersaing di dua besar.
Elektabilitas PDIP berada di posisi teratas dengan 18,50 persen, disusul Partai Golkar yang menempel dengan elektabilitas 16,90 persen.
”Prediksi kami, dua besar ini tidak akan bergeser. Posisi selanjutnya yang masih mungkin bergeser,” ujar Hanta.
Partai pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat, masih kalah bersaing dengan PDIP dan Golkar. Meski berupaya menaikkan elektabilitas melalui konvensi, hasil survei menunjukkan elektabilitas Demokrat berada di posisi ketiga dengan 8,8 persen.
”Ajang konvensi tidak mampu mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat,” tegasnya.
Menurut Hanta, faktor kasus korupsi menjadi penyebab menurunnya elektabilitas Partai Demokrat, termasuk Partai Keadilan Sejahtera. Dari hasil temuan Pol Tracking, 49 persen responden menyatakan tidak akan memilih Parpol yang terkait dengan korupsi.
Posisi tersebut bisa saja mengancam elektabilitas Partai Golkar terkait dengan penetapan tokohnya yang juga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
”Kasus Atut, apakah persepsi publik melihat dinasti atau partainya. Kalau dinasti, tidak akan berpengaruh di partai,” ujarnya.(ade)
