Laporan KASMEDI, Rengat kasmedi@riaupos.co
Calon legislatif (caleg) mayoritas berpendidikan paket C atau tamatan setingkat SMA. Kemudian latar pekerjaan mereka, pada umumnya juga tidak berhubungan sama sekali dengan politik dan administrasi pemerintah.
Hal ini mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Sebab dikhawatirkan ketika terpilih menjadi anggota DPRD Inhu, caleg tersebut tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik sebagai wakil rakyat.
Dengan dasar itu pula, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Inhu menggelar workshop bagi calon anggota DPRD dan penguatan terhadap calon anggota DPRD Inhu perempuan pada pemilu 2014.
‘’Workshop ini diikuti 114 peserta yang terdiri dari caleg DPRD Inhu dan para pemangku kepentingan dengan menghadirkan tiga pembicara di antaranya, pengamat hukum tata negara Prof Dr Rafli Harun dari Jakarta, Prof Dr Hj Muhmida Yelly dari Pekanbaru dan Ketua KPU Provinsi Riau T Eddy Sabli,’’ ujar Ketua Pelaksana yang juga Sekretaris KPU Inhu Watno SSos.
Menurutnya, data di KPU Inhu menunjukkan bahwa 57,4 persen caleg DPRD Inhu yang akan bersaing pada pemilu mendatang hanya berpendidikan SMA. Kemudian 5,4 persen berpendidikan Diploma, 30,6 persen berpendidikan S1, 1,8 persen berpendidikan S2. Bahkan masih ada terdapat sebanyak 4,8 persen tamatan atau lulusan Paket C.
Begitu juga dengan latar belakang pekerjaan caleg. Sebanyak 47,6 persen wiraswasta yang tidak berhubungan dengan politik ataupun administrasi pemerintah.
‘’Sehingga kami dari KPU Inhu menilai perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman mengenai tugas, kewajiban dan hak sebagai calon anggota DPRD Inhu,’’ jelasnya.(mng)
