JAKARTA (RP) - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Saleh Partaonan Daulay, menilai pemilihan langsung bupati/wali kota oleh rakyat, sebenarnya belum tepat dilakukan saat ini.
Persoalan utamanya kata Daulay, sesungguhnya terlihat pada tingkat pendidikan masyarakat. Di mana tidak semua anggota masyarakat bisa menggunakan hak pilih berdasarkan pilihan rasional dan bertanggung jawab.
Sebagian besar masyarakat menurutnya, masih menggunakan hak pilih karena pilihan emosional-temporal yang sarat dengan muatan-muatan pragmatisme.
"Tidak aneh, jika seseorang bisa secara langsung memindahkan pilihannya hanya karena dibayar Rp 50 ribu oleh salah seorang kandidat. Bagi pemilih, uang sebesar itu jumlahnya tergolong kecil. Tetapi bagi kandidat, jumlah itu sangat besar karena harus dikalikan dengan puluhan bahkan ratusan ribu pemilih," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN ini di Jakarta, Sabtu (21/9).
Dengan mengeluarkan uang yang tidak sedikit, maka kata Daulay, dikhawatirkan setelah terpilih oknum di maksud akan berusaha mengembalikan modal dengan berbagai cara sesuai kewenangan yang dimiliki sebagai kepala daerah.
Keuntungan lain, pemilihan bupati/walikota oleh DPRD kata Daulay, juga diyakini dapat menghindari konflik horizontal di tengah masyarakat. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan instansi pemerintah lainnya, tidak terlalu banyak menghabiskan energi untuk mengawasi serta memantau jalannya pilkada di 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Jadi saya pikir usulan pemerintah dalam RUU pilkada tentang pemilihan bupati/walikota agar dipilih langsung oleh DPRD, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara serius," katanya.
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ini menyadari, pemilihan dilakukan oleh DPRD memiliki kelemahan. Di antaranya, yang paling banyak diuntungkan adalah partai-partai besar yang memiliki perwakilan yang banyak di DPRD. Karena suara mereka besar, maka merekalah yang paling memungkinkan memenangkan setiap pemilihan.
Sementara jika pemilihan langsung oleh rakyat, maka siapa pun memiliki kemungkinan dan potensi untuk menjadi kepala daerah.
"Jadi bukan hanya kandidat dari partai-partai kecil, mereka yang bukan pengurus parpol pun bisa menempuh jalur independen. Tapi pemilihan oleh DPRD mengurangi cost politics yang cukup besar. Selain itu, tidak menelan waktu yang lama dalam pelaksanaannya. Begitu juga sengketa pilkada, akan drastis turun. Tugas MK (Mahkamh Konstitusi) menjadi lebih ringan," katanya.(gir/jpnn)
