PEKANBARU (RP) - Terkait proses Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) putaran II yang akan dilaksanakan pada 30 Oktober mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta berbagai instansi terkait seperti Bawaslu, KPU Riau, dan pihak pengamanan agar dapat berkonsultasi langsung jika ada permasalahan pencairan dana.

“Misalnya Bawaslu untuk pencairan tahap II sebesar Rp5 miliar, kami tetap menunggu laporan mereka (Bawaslu, red) untuk penggunaan tahap awal. Kalau sudah dipenuhi, kapanpun kami serahkan, karena kami juga tidak ingin menahan-nahan,” tegas Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau Jonli kepada Riau Pos, Jumat (20/9).

Tidak itu saja, anggaran KPU Riau dengan total Rp250 miliar pada APBD murni 2013 sudah dicairkan Rp215 miliar. Jika untuk pencairan sisanya ada kendala, lanjut Jonli maka pihak terkait silahkan berkonsultasi.

‘’Yang jelas, melengkapi persyaratan laporan pertanggungjawaban harus dilakukan,’’ katanya.

Lebih lanjut diceritakan Jonli, adalah mengenai anggaran pengamanan Pilgubri yang ditangani Polda Riau. Di mana pihak pengamanan mengusulkan Rp25 miliar pada tahap pertama, baru cair Rp10 miliar. Sehingga masih ada sisanya Rp15 miliar. Diceritakannya, untuk tahap II pada APBD Perubahan ini dana pengamanan juga diusulkan penambahan sebesar Rp10 miliar.

“Tahap II Bawaslu memang ada penambahan kalau tidak salah Rp5 miliar, KPU Rp32 miliar dan dana pengamanan sebesar Rp25 miliar untuk menutupi kekurangan dana pada tahap pertama yang sudah lebih dulu ditalangi pihak kepolisian,” tuturnya menambahkan.

Terkait pencairan, seluruh instansi terkait diharapkan Jonli dapat mengikuti proses dan tahapan. Karena memang hal tersebut harus dijalani demi keabsahan penggunaan anggaran agar sesuai aturan. Seperti laporan pertanggungjawaban. Dan dalam prosesnya jika dinilai terkendala maka diharapkan dapat dibicarakan bersama.

“Karena akan ada solusinya jika kita konsultasikan terlebih dahulu,” tutupnya.(egp)