JAKARTA (RP) - Kalangan internal Partai Golongan Karya berusaha meredam munculnya perbedaan pandangan Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung dalam hal pencalonan presiden Ketua Umum Aburizal Bakrie.
Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Thohari menyatakan, apa yang sejatinya disampaikan Akbar selaku pimpinan Wantim bukanlah upaya untuk mengevaluasi Ical sapaan akrab Aburizal dalam pencalonannya. ‘’Pak Akbar sudah telepon Sekjen untuk bertanya dan memberikan klarifikasi,’’ ujarnya di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (20/9).
Hajriyanto menjelaskan, Akbar ingin dibuka evaluasi atas elektabilitas Ical. Akbar tidak meminta dibuka evaluasi Capres karena tidak memiliki pemikiran mengganti sosok Ical dengan yang lain. ‘’Bahwa kalau itu terkait survei, itu kan semua hanya gara-gara survei. Survei bisa saja salah,’’ ujarnya.
Ical dalam berbagai survei, tambah Hajriyanto, tidak kalah dengan Capres yang dinilai memiliki elektabilitas tinggi. Dalam survei, ujar dia, setidak-tidaknya ada tiga gradasi yang meliputi popularitas, ketersukaaan, dan elektabilitas. Dalam hal popularitas, Ical memiliki nilai atau persentase yang tinggi. ‘’Popularitas Pak Ical tinggi, bahkan di beberapa survei lebih tinggi dari Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri,red),’’ kata dia. Namun, lanjut Hajriyanto, Ical memang memiliki tingkat ketersukaan dan elektabilitas yang rendah. ‘’Meski begitu, ini adalah modal untuk tingkatkan ketersukaan dan elektabilitas,’’ ujarnya.
Hajriyanto meyakini, masalah elektabilitas ini masih bisa diperbaiki oleh Partai Golkar. Dalam hal ini, semua pihak di internal beringin harus bersedia untuk memberikan sumbangsih pemikiran demi menyelesaikan problem itu. ‘’Kuncinya ya ayo duduk bersama, kenapa kok elektabilitasnya belum tinggi,’’ ujarnya.
Terkait dengan usul Akbar untuk melibatkan DPD II atau pengurus Partai Golkar tingkat kabupaten/kota untuk ikut membahas, Hajriyanto menyatakan sependapat dengan catatan. Menurut dia, DPD II bisa ikut dan memberikan suara dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas), namun tidak memiliki hak suara. ‘’Karena hak suara hanya dimiliki DPP dan DPD I di Rapimnas,’’ ujarnya.
Sebelumnya, Akbar dalam keterangan pers di kediamannya menegaskan diperlukan evaluasi mengenai elektabilitas Ical. Dia menyarankan agar Partai Golkar segera mencarikan calon wakil presiden yang mampu menaikkan elektabilitas Ical. Akbar juga meminta DPD II dilibatkan agar bisa memberikan pandangan dalam rapimnas yang rutin diselenggarakan pada Oktober. (bay/c1/fat/jpnn)
