PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby meminta agar pemerintah daerah menghentikan pemberian izin pabrik kelapa sawit (PKS). Permintaan itu disampaikan berkenaan dengan kembali maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi awal 2019 ini.

Politisi Hanura itu menilai, ada dugaan keterkaitan antara pemberian izin PKS baru dengan aksi pembakaran lahan.

“Pembakaran lahan tujuannya untuk apa? Membuka lahan kan? Biasanya yangbuka lahan itu siapa? PKS yang baru dapat izin atau mau menanam ulang. Sederhana saja sebetulnya logikanya. Maka dari itu, intinya sudah pemberian izin PKS,” sebut Suhardiman, Rabu (20/2) siang.

  Dari data yang ia terima, sampai saat ini sudah ada 841 hektare lahan yang terbakar. Luas tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan. Apalagi saat ini sudah memasuki musim kemarau. Maka bisa saja karhutla semakin meluas. Sehingga perlu sikap tegas pemerintah dalam menghentikan pemberian izin PKS.

   “Karena selama ada pabrik sawit baru, pasti akan buka lahan terus. Kalau buka lahan banyak, sudah pasti dibakar. Makanya kita cegah, hitung semua pabrik berapa kebutuhan lahannya,” ungkapnya.

Maka dari itu dirinya meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru saja dilantik agar dapat memprioritaskan penghentian izin PKS. Kepada penegak hukum, dirinya meminta agar pelaku pembakaran lahan dapat ditindak tegas dan diusut tuntas. Bisa jadi pelaku perseorangan atau masyarakat yang tertangkap hanyalah suruhan dari korporasi. Sehingga, dalam masalah ini penegakan hukum, harus benar-benar serius dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan.

   “Ada dugaan juga bahwa pelaku perseorangan atau masyarakat yang tertangkap itu hanya suruhan korporasi. Coba dalami ini. Karena selama yang tertangkap pelaku perseorangan, tapi lahan yang dibuka ratusan hektare. Tidak mungkin rasanya seorang masyarakat punya lahan ratusan hektare,” tambahnya.(nda)