JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menganggap beberapa titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada Serentak 2015, rawan dengan politik uang. Karena itu, Bawaslu merilis peta kerawanan tersebut.
"Tentu, ini menjadi konsen kami untuk pengawasan khusus ke daerah-daerah itu," kata Anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin 14, Jakarta Pusat, Rabu (18/11).
Daniel mengatakan, Bawaslu juga akan menggandeng pihak-pihak terkait, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya politik uang yang sudah dipetakan potensinya tersebut. Karena itu, dia meminta KPU menguatkan jajarannya di bawah. "Pengawasan berbasis pagar betis, karena perbuatan itu kan belum terjadi, makanya kami harus bekerja sama dengan semua pihak," tegas Daniel.
Sejumlah TPS yang rawan poltik uang antara lain di Kepulauan Riau (986 TPS), Bengkulu (1102 TPS), Kalimantan Utara (819 TPS), dan Sulawesi Utara (712 TPS), di mana skala kerawanannya melebihi batas rawan, yakni 10 persen dalam pemilihan gubernur.
Sementara itu, untuk tingkat pemilihan bupati maupun pemilihan wali kota, ada empat provinsi yang TPS-nya memiliki potensi rawan politik uang yakni di Kalimantan Barat (3990 TPS), Jatim (1113), NTT (861), dan Sulawesi Selatan (802).(jrr)
