Laporan MaRrio kisaz, Pekanbaru marrio-kisaz@riaupos.co
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Linda Amalia Sari Gumelar secara khusus memberikan pembekalan kepada 130 calon anggota legislatif (caleg) perempuan se-Riau, Jumat (18/10).
Dalam kesempatan itu, Linda mengatakan keterwakilan perempuan dalam legislatif masih sangat kurang.
Salah satu indikatornya terlihat dari minimnya keterwakilan perempuan di Indonesia wilayah Sumatera, seperti di Riau.
‘’Jadilah sosok perempuan yang demokratis. Perempuan dalam politik adalah dinamisator untuk mewujudkan kesetaraan dan keteradilan gender,’’ ungkap Linda kepada Riau Pos usai membuka kegiatan yang diadakan di Hotel Aryaduta itu.
Dia menilai, demokrasi harus dibangun dari nilai-nilai moral dan kebangsaan.
Salah satu peranan terlihat dari keterwakilan kaum perempuan dalam politik. Menurutnya, hasil Pemilu 2009 menunjukkan keterwakilan perempuan di parlemen di Provinsi Riau masih rendah, yakni hanya sekitar 13 persen.
Jumlah legislator perempuan Riau jauh lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara, yang perolehannya hingga 20 persen. Meski Riau masih lebih baik dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang hanya 10 persen.
‘’Ini salah satu tujuan dari sosialisasi ini. Caleg di Riau harus terus didorong, bukan hanya jumlahnya saja, melainkan juga kualitasnya,’’ ungkap menteri yang mengaku telah berkali-kali ke Riau.
Dia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2014 sebesar 30 persen. Karena itu, ia mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri berusaha memberikan berbagai informasi dan pengetahuan yang relevan untuk pembekalan caleg perempuan.
‘’Majunya sebuah negara juga ditentukan oleh berapa besar keterwakilan perempuan di dalam parlemen, karena bisa menghasilkan kebijakan yang lebih dioptimalkan lagi. Begitu juga untuk kesetaraan gender dan meningkatkan kontribusi perempuan,’’ tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit menilai masih timbul ketidakadilan terhadap perempuan diberbagai bidang, termasuk dalam bidang politik.
‘’Untuk itu, diperlukan upaya serta pemikiran untuk memperkecil atau bahkan menghapus ketidakadilan tersebut. Baik secara perseorangan maupun berkelompok, guna meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan nasional dan daerah,’’ ungkap Wagubri.(yls)
