BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - DPRD Rokan Hilir (Rohil) bakal mengundang pihak pemkab untuk membicarakan terkait dengan keputusan melakukan evaluasi keberadaan tenaga honorer pada saat ini.
Keputusan itu berdampak pada berhentinya ribuan honorer dari tempat kerja dan kehilangan penghasilan dari yang biasanya diterima.
"Kami akan sampaikan ke pimpinan terlebih dahulu, untuk dilakukan rapat terkait hal ini. Dan direncanakan hearing dengan pemerintah daerah, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, sehingga bisa diketahui bagaimana yang terjadi," kata Anggota DPRD sekaligus Ketua Komisi A DPRD Rohil Abu Khoiri, Jumat (21/9) di Bagansiapiapi.
Memang kata Abu Khoiri dapat dipahami bahwa kemungkinan pemkab dilema dalam mempertahankan honorer mengingat besarnya anggaran yang harus disediakan, namun langkah untuk memberhentikan dinilai bukan sesuatu yang tepat.
"Masalah ini rumit, tidak sederhana. Harus dibicarakan bersama mengenai masalah ini," kata Abu Khoiri.
Keputusan itupun tidak melibatkan DPRD sebelumnya. Abu Khoiri mengharapkan kedepan ada solusi bersama yang bertujuan untuk tidak terjadinya hal yang tak diinginkan. Apalagi keberadaan honorer dinilai sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintah terutama yang bersifat untuk pelayanan publik.
Seperti di kantor camat terangnya memberikan contoh, jika honorer berhenti maka yang tinggal pns hanya beberapa orang saja.
"Apa bisa mereka bekerja untuk pelayanan publik dengan jumlah yang sangat sedikit? tentunya tidak maksimal. Bahkan tidak bisa, karena masyarakat yang berkepentingan jumlahnya sangat banyak," kata Abu Khoiri. (fad)
