BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) diminta melakukan kajian secara komprehensif terkait dengan rencana memberhentikan honorer di lingkungan dinas, instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemkab.

Hal itu untuk antisipasi dampak yang timbul belakangan apalagi jumlah honorer sangat banyak, mencapai belasan ribu orang. Disisi lain ada honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun.

"Harus secara komprehensif, jangan anggap mudah begitu saja. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, selain itu keberadaan honorer sangat diperlukan juga untuk mendukung kerja pemerintah. Jangan sampai kebijakan itu justru nantinya menimbulkan permasalahan baru misalnya berupa konflik di tengah OPD," kata Anggota DPRD Rohil Abu Khoiri, Rabu (19/9).

Ia menambahkan, apa yang ditetapkan pemkab dengan menyerahkan setiap Kepala OPD untuk mengambil sikap evaluasi atau pemberhentian honorer ditaksir bisa menimbulkan konflik internal. Karena semua pihak di dalam pastinya saling bersikukuh dalam menentukan siapa yang layak dipertahankan dan mana yang diberhentikan.

"Memang beban anggaran cukup berat, tapi pemberhentian honorer bukan langkah tepat. Kebijakan itu harus tuntas, didiskusikan bersama. Jangan sampai nanti timbul ada tebang pilih, contohnya honorer di dinas lain masih ada yang dipertahankan," kata Ketua Komisi A DPRD Rohil ini.

Seharusnya kata dia pemkab Rohil lebih fokus pada langkah pendataan honorer, dilakukan verifikasi sehingga angka honorer yang sebenarnya berapa dapat diketahui. Jangan sampai terjadi ada yang ganda, tak aktif, berhenti atau meninggal tapi namanya masih tercantum.

"Bayangkan kalau honorer tak ada di dinas, tinggal berapa lagi yang bekerja. Apa bisa memback up untuk pelayanan masyarakat? begitu juga di kantor camat misalnya, kalau honorer berhenti, lantas yang tinggal hanya sekitar 4-5 orang pegawai saja, apa mampu?" tandas Abu Khoiri. (fad)