JAKARTA (RP) - Ketua Umum Partai Republik, Marwah Daud Ibrahim mengatakan, partai yang dipimpinnya bukan milik para cukong, tapi milik rakyat.
Karena itu Partai Republik memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam memilih dan menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif.
‘’Kami ingin menyadarkan masyarakat, bahwa bila mereka dibayar untuk masuk ke partai, artinya mereka menjual kebebasan dan hak politiknya ke partai. Jadi, Partai Republik ini dari rakyat, dengan rakyat dan untuk rakyat,’’ kata Marwah Daud, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/9).
Mantan Ketua DPP Partai Golkar era kepemimpinan Akbar Tandjung ini menegaskan, Partai Republik tidak menjanjikan dana dan santunan kepada para anggota.
Justru sebaliknya, masyarakat diajak untuk mandiri dan memiliki partai ini dengan cara memberikan sumbangan semampunya.
Dengan konsep dan pemikiran seperti itu, Partai Republik ingin mengubah paradigma umum bahwa partai politik tidak memiliki visi yang jelas, sehingga berprilaku mengumbar janji.
‘’Partai Republik ingin mengubah kecendrungan bahwa politik itu kotor, menghalalkan segala cara, menjalankan money politics, saling menjatuhkan, dan segala hal yang buruk pada partai. Politik itu mulia dan dijalankan dengan karakter dan integritas. Spiritual politik, bersinergi positif dan saling percaya, saling kerjasama sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan YME,’’ ungkap Marwah.
Lebih lanjut Marwah menjelaskan Partai Republik telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pada 9 September lalu dinyatakan lolos bersama 34 partai politik lain untuk selanjutnya mengikuti tahapan verifikasi administratif.
‘’Untuk partai yang baru bangkit lagi, memang tidak mudah bagi kami untuk melewati tahapan demi tahapan yang ditetapkan baik di Kemenkumham dan KPU. Kami tetap optimis dan tidak berhenti berusaha untuk dapat lolos pada tahapan-tahapan berikutnya,” ujar Doktor komunikasi internasional lulusan American University, Washington DC, Amerika Serikat (1989) itu.(fas/jpnn)
