JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Skandal yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait pertemuannya dengan bos PT Freeport Indonesia (PTFI) dan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, membuat banyak kalangan mendesak agar ada kocok ulang di level pimpinan DPR RI. Alasannya, Setya sebagai ketua DPR telah bertindak tidak patut.
Namun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak keras perombakan alias kocok ulang itu. Sebab, pertemuan antara Setnov -sapaan Setya- dengan Direktur Utama PTFI Ma’roef Sjamsoeddin merupakan hal biasa.
"Itu kan biasa (bertemu bos Freeport, red). Nggak relevan lah kocok ulang. Kalau bicara tugas dan fungsi, DPR kan untuk mengawasi pemerintah," ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11).
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menambahkan, Setnov juga bukan inisiator pertemuan itu. Selain itu, lanjut Fadli, siapapun boleh bertemu ketua DPR.
“Pertemuan itu datang dari PT Freepot sendiri. Siapa saja boleh bertemu dengan ketua DPR," tandasnya.
Fadli menegaskan, pertemuan itu terjadi karena PTFI ingin meminta bantuan kepada DPR terkait perpanjangan kontrak karya yang bakal berakhir pada 2019. Namun, Fadli berkelit saat ditanya tentang alasan Freeport harus meminta bantuan DPR.
"Tanya sama Freeport. Mereka yang ingin skema seperti itu," ucapnya.(rka)
Sumber: JPNN/JPG
Editor: Hary B Koriun
