JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rencana pelaksanaan musyawarah nasional ulama non-MUI mendapat sorotan dari elite Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera. Salah satu bakal calon wakil presiden dari PKS itu tidak setuju pada penyebutan istilah non-MUI. Munas itu rencananya diadakan salah satunya untuk mencari penantang Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019.

Menurut Mardani, hal itu dinilai mendikotomi para ulama. "PKS mengapresiasi semua pihak khususnya ulama yang punya perhatian pada masalah kebangsaan. Dan tidak perlu didikotomikan ada ulama MUI dan non-MUI. Semua ulama punya kedudukan istimewa di hati umat," ucap Mardani, Minggu (17/6/2018).

Mardani menyampaikan hal ketika dimintai tanggapan terkai rencana Munas Ulama Non-MUI pada Juli mendatang. Forum itu diinisiasi Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk mencari figur penantang Jokowi yang mewakili aspirasi ulama, serta tokoh maupun aktivis Islam.

Kendatipun kurang sreg dengan embel-embel non-MUI dalam pelaksanaan munas ulama tersebut, Mardani menilai forum itu tetap penting didengarkan aspirasi maupun rekomendasinya.

"Rekomendasi ulama sangat penting dan layak didengar oleh semua pihak. PKS tentu akan menerima rekomendasinya. Namun semua tetap akan dimasukkan dalam prosedur organisasi," pungkas politikus Senayan ini.

PKS sendiri termasuk ke dalam partai yang diharapkan PA 212 bisa mengusung pasangan capres dan cawapres yang akan direkomendasikan. Bahkan partai ini sedang mematangkan terbentuknya Koalisi Keumatan bersama Gerindra dan PAN.

"Koalisi keumatan terus dimatangkan. Dan proses politik yang melibatkan banyak partai perlu waktu," tambahnya ketika ditanya perkembangan koalisi tersebut.(fat)

Sumber: JPNN

Editor: Fopin A Sinaga