JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu dibuktikan dalam keputusan mereka menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2013.
"Kami bersumpah untuk memperjuangkan aspirasi konstituen, dan hari ini sudah kami lakukan," kata Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim di DPR, Jakarta, Senin (17/6).
Dalam proses voting di paripurna DPR, Fraksi PKS menolak pengesahan RUU APBN Perubahan 2013, sekaligus menolak rencana pemerintah. PKS bersama PDIP, Gerindra dan Hanura kompak menolak rencana kenaikan harga BBM. PKS mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah meski saat ini ada tiga kadernya duduk sebagai menteri.
Partai yang dipimpin Anis Matta itu pun menyerahkan posisi kadernya yang duduk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, kata Hakim, keputusan untuk mencopot menteri merupakan hak presiden.
"Persoalan kami di kabinet kami serahkan kepada Pak SBY. Itu hak prerogatif dari SBY," ucapnya.
Senada dengan Hakim, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana mengatakan bahwa pencopotan menteri dari PKS tetap menjadi kewenangan SBY selaku Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab). "Domain copot mencopot itu ketua Setgab," kata Sutan.(gil/jpnn)
