JAKARTA (RP) - Isu reshuffle kabinet kembali memanas. Periode satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada 20 Oktober mendatang, bakal menjadi momentum penyegaran Kabinet Kerja.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi, membuat Jokowi- JK harus mengakomodasi masuknya kader PAN ke dalam struktur pemerintahan. Apalagi, PAN sudah menyampaikan kesiapannya untuk masuk kabinet. ’’Itu sudah pasti,’’ ujarnya Jumat (16/10/2015).
JK mengaku belum berkomunikasi secara khusus dengan Presiden Jokowi perihal rencana reshuffle untuk menggenjot kinerja Kabinet Kerja, termasuk memberikan kursi menteri kepada PAN. ’’Nanti, tunggu saja,’’ katanya.
Sebelumnya, saat bertandang ke Kantor Wakil Presiden, Selasa (13/10/2015), Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Sutrisno Bachir mengatakan, PAN akan sangat senang jika bisa berkontribusi lebih banyak di pemerintah dengan menempatkan kadernya di kabinet.
’’Kami ingin membantu menyelesaikan masalah ekonomi saat ini,’’ ucapnya. Meski secara formal belum mengajukan nama kader, namun beberapa informasi yang dihimpun menyebut jika PAN sempat meminta tiga kursi menteri. Namun, Presiden Jokowi kemungkinan hanya bisa memberikan 1 kursi Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang bakal diplot untuk Sutrisno Bachir, serta satu atau maksimal dua kursi menteri untuk PAN.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menilai reshuffle adalah hal yang wajar dilakukan oleh Presiden Jokowi. Demi mendapatkan pemerintahan yang maksimal, evaluasi kinerja kabinet memang harus terus dilakukan.
"Saya kira wajib (reshuffle), bukan hanya per tahun,” kata Yandri secara terpisah.
Ditanya peluang PAN untuk masuk ke kabinet, Yandri kali ini mulai terang-terangan. Menurut dia, PAN memiliki sederetan nama berkualitas yang bisa dipertimbangkan Presiden Jokowi untuk menjadi menteri. "PAN siap saja. Kalau diajak (masuk kabinet), nama-namanya banyak, belum dikirim saja,” jelasnya.
Menurut Yandri, evaluasi kabinet tentu harus dilakukan di semua pos menteri. Tidak hanya ekonomi yang menjadi sorotan, tetapi juga bidang lain seperti kesejahteraan masyarakat, politik, hukum, atau keamanan.
"Coba saja ada (evaluasi) yang menyeluruh kalau dimungkinkan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengaku tidak mengetahui adanya isu reshuffle jilid II.
“Saya tidak tahu itu,” kata luhut usai menggelar silaturahmi dengan pengurus parpol di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Namun, Luhut mengisyaratkan kesiapannya jika harus meninggalkan posisi yang baru dijabatnya dua bulan belakangan. Menurutnya, pihaknya hanyalah pembantu presiden. Oleh karenanya, dia menyerahkan sepenuhnya ke presiden soal tugasnya sebagai menteri.
“Tergantung presiden. Presiden mau, kami turuti,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, nama Luhut disebut-sebut sebagai salah seorang menteri yang terancam posisinya. Mantan Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu dinilai bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa keamanan yang terjadi belakangan. Seperti Tolikara, Lumajang hingga terbaru Aceh Singkil.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab diplomatis ketika ditanya soal isu reshuffle yang semakin santer. Pihaknya meyakini, presiden sedang fokus menyelesaikan persoalan ekonomi dibandingkan pergeseran para pembantunya.
“Pemerintah saat ini masih fokus di situ,” ujarnya. Dan menurutnya, fokus ke masalah ekonomi sudah selayaknya dilakukan presiden. Dia juga menegaskan, PDIP tidak sedikitpun mengintervensi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle. Sebab, pihaknya yakin, presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan hal tersebut.
Sementara terkait adanya wacana memasukkan kader PAN dalam reshuffle jilid dua ini, Hasto mengisyaratkan dukungannya. “Dukungan politik PAN kan sudah dikatakan Pak Zulkifli,” terangnya saat mewakili PDIP dalam silaturahmi Parpol dengan Menkopolhukam kemarin.
Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey mengungkapkan belum ada pembicaraan seputar perombakan kabinet di internal partai pendukung pemerintahan. Karena itu, lanjut dia, kalaupun benar akan ada reshuffle jilid II maka hal tersebut sepenuhnya akan diserahkan pada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
Dia juga menegaskan, partainya tidak mempermasalahkan kalaupun nanti jatah kursi di kabinet berkurang. "Selama ini kami hanya ingin memastikan dan mendorong pemerintah bisa mengambil keputusan yang terbaik, itu saja,” kata Olly.
Dia enggan pula menanggapi tentang perlu tidaknya ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. “Yang pasti, sampai sekarang, (agenda itu) belum pernah dibicarakan presiden,” elaknya.
Hingga saat ini, PDIP masih merupakan partai yang paling banyak menempatkan kadernya di kabinet. Mulai dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkop UMKM AAGN Puspayoga. Terakhir, saat reshuffle jilid I, PDIP kembali memasukkan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet mengganti Andi Widjajanto.(owi/bay/far/dyn)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
