PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Adanya konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah sampai dirasakan dampaknya hingga ke daerah. Tidak terkecuali di Provinsi Riau dan juga Kota Pekanbaru. Di mana di Riau dan Kota Pekanbaru juga terjadi dualisme kepengurusan partai berlambang Kakbah tersebut.
Dualisme kepengurusan PPP merupakan imbas dari konflik internal yang terjadi di pengurus pusat. Dua kubu kepengurusan mengklaim yang paling sah memegang kepemimpinan PPP, yakni kubu hasil Muktamar Surabaya yang diketuai Romahurmuziy dan kubu hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz.
Untuk meredam agar kepengurusan PPP yang ada di daerah, khususnya di DPC PPP Kota Pekanbaru, Ketua Bidang Koordinator Wilayah Riau-Kepri, Sahrial Agamas, kepada wartawan saat berkunjung ke Pekanbaru Ahad (15/11) mengatakan, hingga kini belum ada keputusan final siapa yang sah memegang kepemimpinan PPP pusat.
“Meskipun muncul adanya dualisme juga di daerah, kader PPP di daerah harus tetap ciptakan suasana tetap kondusif. Kalau untuk di Pekanbaru, SK Ketua DPC PPP masih saudara H Said Usman, belum ada perubahan, tidak ada yang berubah sampai kini,” katanya.
Namun demikian, Sahrial Agamas yakin jika nanti sudah ada keputusan final ihwal PPP yang sah maka para kader dan pengurus PPP akan bersatu kembali. Sebelum kunjungan ke daerah dilakukannya, Djan Faridz menginstruksikan jika tidak boleh satu SK atau pemecatan apapun, termasuk konsolidasi di PPP, karena tidak dibernarkan dan tidak ada penggantian SK.
“DPP dan saya utusannya meminta agar daerah tidak boleh ragu, meskipun ada bermunculan aksesoris lain seperti spanduk, dan saya ingin meredam masalah ini biar jelas kader di Pekanbaru. Sebab tidak segampang itu perubahan, karena PPP sendiri memiliki mekanisme,” ujarnya.(jrr)
