JAKARTA (RP) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap teguh menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, hingga saat ini tiga orang kader PKS masih menduduki kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Sikap "mendua" ini diduga akan menjadi bumerang bagi partai dakwah itu. Pasalnya, sikap ini akan membuat masyarakat menilai PKS haus kekayaan dan kekuasaan.
"Dengan PKS tidak menarik tiga menteri, makin meningkatkan persepsi publik bahwa jabatan itu bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Karena kan bisa menambah pendapatan bagi partainya kan," ujar pakar komunikasi politik, Heri Budianto kepada wartawan di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/6).
Menurutnya, manuver politik ini bukan pertama kali dilakukan PKS. Sebelumnya, partai pimpinan Anis Matta itu melakukan hal yang sama saat pembahasan kasus Century dan mafia pajak.
Masih lanjut Heri, PKS bisa melakukan pembangkangan berkali-kali karena memanfaatkan sikap tidak tegas Presiden SBY sebagai pemimpin koalisi. Selama ini, sambungnya, elit PkS selalu menyerahkan nasib mereka di koalisi kepada SBY.
"Saya kira PKS hitungan politik, kekuatan PKS tidak signifikan. Bermain dua kaki itu paling aman. Ketika PKS menarik tiga menterinya maka simpati publik akan meningkat. Tetapi kalau ditarik, ekonomisnya pasti akan berkurang," papar Heri. (dil/jpnn)
