Laporan Mahyudi dan M Fathra Nazrul Islam, Jakarta redaksi@riaupos.co
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memutuskan untuk menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD I Partai Golkar Riau.
Bahkan, Wakil Sekjen Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Syamsul Bahri mengungkapkan, DPP juga telah mencopot Indra Muchlis Adnan dari jabatannya sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Riau dan menunjuk Darul Siska (salah seorang Wakil Sekjen DPP) sebagai pelaksana tugas (Plt).
Syamsul Bahri mengungkapkan, keputusan menggelar Musdalub itu menyusul adanya mosi tak percaya dari sembilan DPD II kabupaten/kota
se Riau terhadap kepemimpinan Ketua DPD I Provinsi Riau Indra Muchlis Adnan. ‘’Sudah dirapatkan dan diputuskan Musdalub,’’ ujar Syamsul tanpa mau menyebutkan sembilan DPD II tersebut.
Menurut Syamsul, keputusan itu setelah mempelajari masukan dari berbagai pihak dan kalangan. Diputuskannya Musdalub, maka DPP memberhentikan Indra sebagai Ketua DPD I Golkar Riau.
‘’Per hari ini (kemarin, red) DPP memberhentikan Indra sebagai Ketua DPD Riau dan mengangkat Darul Siska (Wakil Sekjen DPP) sebagai Plt (pelaksana Tugas) Ketua DPD Riau,’’ terang Syamsul sembari mengatakan Surat Keputusan Musdalub dan pengangkatan Plt sudah diteken Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham Jumat (12/10).
Dijelaskan Syamsul, Keputusan Musdalub itu setelah dilakukan rapat pada Selasa (9/10) lalu, yang membahas masalah organisasi daerah-daerah termasuk membahas usulan Musdalub Riau.
Rapat ini dilakukan setelah dirinya bersama Ketua DPP Bidang Organisasi dan Daerah Mahyudin, hampir sepekan sebelumnya menerima usulan dari DPD II secara langsung berbagai laporan dan keluhan yang disertai dokumen resmi.
‘’Kami sudah rapatkan Selasa lalu,’’ ujar Syamsul yang enggan menyebutkan siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut.
Dilanjutkan Syamsul, atas laporan tersebut pihaknya menindaklanjuti mosi tak percaya DPD II dan akhirnya memutuskan akan segera menggelar Musdalub.
Kemarin, sebut Syamsul, ia bersama Wakil Ketua Umum Tjitjip Sjarif Soetarjo, Ketua Bappilu Fuan Mansyur dan pengurus DPP lainnya melaporkan keputusan Musdalub kepada Aburizal Bakrie.
‘’Tadi kami sudah lapor ke Ketum setelah didahului sebelumnya dengan konsultasi melalui telepon-telepon,’’ beber Syamsul lagi-lagi tidak mau memberikan nomor surat Keputusan Musdalub dan pengangkatan Plt yang sudah diteken Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.
Kapan Musdalub digelar? Syamsul mengatakan, itu sepenuhnya diserahkan kepada Plt yang telah ditunjuk.
‘’Selanjutnya diserahkan Plt untuk konsolidasi, pembenahan dan persiapan menyegerakan Musdalub, selambat-lambatnya dua bulan ke depan,’’ ungkapnya.
Namun dihubungi terpisah, Darul Siska mengaku belum mengetahui soal penunjukan dirinya sebagai Plt Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau menggantikan Indra Muchlis Adnan.
‘’Saya belum mendengar dan dapat informasinya,’’ singkat Darul via ponselnya yang mengaku sedang berada di Sumatera Utara.
Menanggapi polemik tersebut, kordinator tim pemenangan Partai Golkar daerah ARB for president, Gandung Pardiman meminta DPP tidak menggoyang soliditas DPD provinsi dengan mengobok-obok DPD II untuk menghancurkan DPD I.
Gandung meminta DPP membatalkan rencana menggelar Musdalub di tingkat provinsi manapun, sebab tidak mudah membangun soliditas DPD I untuk memenangkan Pilpres dan Pileg.
‘’Kalau ada kelemahan di DPD I Riau, sebaiknya dibina, bukan dibinasakan. Kalau ada kesalahan, mari kita bicarakan bersama-sama, apa kesalahannya? Kalau tidak fatal, bisa diperbaiki bersama-sama, jangan digoyang soliditas Golkar provinsi,’’ ujar Ketua DPD I Partai Golkar DI Jogjakarta itu.
Ia juga meminta DPP tidak melakukan manuver-manuver yang bisa merugikan Partai Golkar. Sebab selama ini, Gandung melihat banyak Golkar di daerah-daerah yang dirugikan oleh oknum pengurus DPP PG.
‘’Untuk di Riau, kami bisa menahan diri, tapi kalau terus-menerus, kesabaran kami bisa habis. Selama ini banyak intrik-intrik yang kami abaikan demi soliditas partai,’’ ungkapnya yang merasa terpanggil dan berkewajiban menyampaikan agar DPD provinsi jangan dizalimi, karena kalau dizalimi akan mengalami kesulitan membangun soliditas.
Gandung berharap sekali lagi, segala permasalahan yang muncul di Golkar daerah, harus diselesaikan secara fungsional organisatoris dan tidak parsial.
‘’Jangan di luar kewenangan mengambil kebijakan, harus melalui rekomendasi organisasi dan daerah,’’ pintanya.
Gandung mengatakan, pihaknya akan mengadakan pertemuan terbatas untuk menyikapi masalah yang melanda PG Riau tersebut. ‘’Kami akan berdialog, jangan sampai tingkat DPD I nantinya berhadap-hadapan dengan DPP untuk masalah-masalah seperti ini,’’ ujarnya.(ans/ila)
