Laporan JPNN, Jakarta

DEWAN Kehormatan Partai Demokrat (DK PD) meminta Anas Urbaningrum bergerak cepat, mengeksekusi sejumlah rekomendasi menyangkut kader bermasalah. Kader yang harus diberi sanksi itu bukan hanya Angelina Sondakh. Beberapa nama lain juga ikut serta.

Dewan pimpinan pusat (DPP) yang dipimpin Anas, diberi waktu seminggu untuk melakukan eksekusi. ‘’Sesudah DPP terima rekomendasi kami, harus ditindaklanjuti. Kami beri tempo tujuh hari,’’ ujar Sekretaris DK PD TB Silalahi di sela-sela menghadiri acara peluncuran buku sekaligus perayaan ulang tahun Ketua DPD Irman Gusman di Hotel Sahid, Jakarta, kemarin (11/2).

Meski demikian, Silalahi menyatakan, pihaknya belum bisa mengumumkan nama-nama yang telah direkomendasikan untuk ditindak kepada publik.

Menurut dia, DPP PD di bawah komando Anas sebagai ketua umumlah yang berhak mengumumkannya. ‘’Berdasar etika, harus mereka (DPP) yang umumkan,’’ katanya.

Soal kemungkinan DPP tidak mengindahkan rekomendasi tersebut, purnawirawan jenderal yang dikenal dekat dengan Presiden SBY itu menampiknya. ‘’Saya yakin Ketua Umum Anas juga ingin membersihkan partainya. Kalau dia tidak mau, nanti malah merugikan partai dan merugikan dia. Kita beri tempo selama seminggu,’’ tuturnya lagi.

Selain Angelina, beberapa waktu terakhir, berkembang kabar nama lain yang juga telah direkomendasikan untuk dilakukan pemberhentian. Di antara nama yang paling kuat disebut adalah Ketua Divisi Pembinaan Organisasi DPP PD Sudewo.

Seperti halnya Angelina, yang bersangkutan juga dikenal sebagai salah satu orang dekat Anas selama ini.

Munculnya kabar keputusan rekomendasi penindakan terhadap Sudewo berbeda dengan Angelina. Beberapa waktu lalu, kabar pemberhentian Angie (sapaan Angelina) dari jabatan sebagai Wasekjen disampaikan langsung oleh salah seorang anggota DK Jero Wacik.

Namun, untuk Sudewo, hingga saat ini belum ada seorang pun anggota DK yang mengungkapkannya secara terbuka. Termasuk Silalahi yang justru meminta menanyakan langsung hal tersebut kepada DPP. ‘’Tanya Andi Nurpati (ketua Divisi Komunikasi Publik DPP PD, red), tanya dia,’’ elak Silalahi.

Dihubungi terpisah, Andi Nurpati membenarkan bahwa surat rekomendasi dari DK sudah dikirimkan ke DPP. Tepatnya pada 9 Februari 2012. ‘’Prinsipnya, kami (DPP, red) segera merespons. Ketum (Anas, Red) tentu segera mengagendakan rapat pleno untuk membahasnya,’’ ujar dia di Jakarta kemarin.

Namun, Andi belum bisa memastikan kapan rapat pleno dengan agenda menindaklanjuti rekomendasi DK itu akan dilaksanakan.(ksm/jpnn)