PEKANBARU (RP) -Lima negara asing, masing-masing Amerika Serikat, Mesir, Yaman, Sudan dan Somalia, akan memantau secara langsung pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pasangan calon di Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri), 15 September 2013 mendatang. Kelima negara ini mengirimkan sekitar 30 orang tim pemantaunya ke Riau.
Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Riau sendiri akan diselenggarakan di Hotel Aryaduta Pekanbaru pukul 09.30 WIB sampai selesai.
‘’Kami mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri bahwa mereka ingin meninjau seperti studi banding proses demokrasi di negara mayoritas islam,’’ kata Edy Sabli.
Dikatakan Edy sebenarnya rombongan peninjau dari negara asing tersebut akan datang pada saat pemungutan suara di Riau, namun karena kesalahan informasi maka akhirnya datang pada tanggal 14 September.
‘’Kalau mereka datang tanggal 14 September, berarti hanya bisa menyaksikan rapat pleno terbuka saja,’’ kata Edy.
Sementara dalam acara itu KPU Riau akan mengundang 500 orang untuk hadir mulai dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Riau dan jajarannya, KPU Riau Kabupaten Kota, Forkompinda, tokoh masyarakat, Ormas dan organisasi kepemudaan serta instansi terkait lainnya.
‘’Untuk saksi, hanya dua orang saksi untuk masing-masing pasangan calon, sepuluh orang tim pendukung saja. Rapat pleno ini memang terbuka tapi terbatas,’’ kata Edy.
Edy juga mengingatkan kepada seluruh pendukung atau tim masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk selalu tertib dan damai.
‘’Sekurang-kurangnya walaupun keberatan, sampaikan keberatan dengan hasil rekap itu dengan sopan dan santun. Kalau protes, tunjukkan dengan elegan,’’ kata Edy Sabli.
Pengakuan KPU melakukan penghematan anggaran 20 persen dari total anggaran yang disetujui Rp214 Miliar.
Ketua KPU Riau, Ir H Tengku Edy Sabli MSi mengatakan dana untuk Pilgubri untuk putaran pertama sesuai pagu tidak terpakai seluruhnya dan dana itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain.
‘’Kalau perkiraannya, dana Rp214 miliar sesuai pagu anggaran itu hanya terpakai sekitar 80 persen saja. Jadi masih ada penghematan 20 persen lagi, dan dana yang sudah dihemat itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain dan dikembalikan ke kas,’’ kata Edy Sabli.
Dijelaskan Edy, dari pagu anggaran Rp214 tersebut yang dipakai untuk logistik adalah lebih dari 50 persen. ‘’Sisa dari logistik itu adalah honor untuk 132 ribu petugas penyelenggara Pemilu mulai dari KPPS sampai ke KPU Provinsi Riau dengan masa kerja yang berbeda mulai dari delapan bulan sampai satu hari H saja,’’ kata Edy.
Masa kerja ini seperti PPK dan PPS bertugas selama delapan bulan, petugas pemutakhiran data pemilih selama dua bulan honor, dan KPPS satu kali kegiatan.
Namun, KPU Riau belum bisa memberikan rincian laporan dana Pilgubri tersebut karena harus melalui audit BPK terlebih dahulu.
‘’Nanti setelah diaudit BPK baru bisa kami informasikan,’’ kata Edy. Soal KPU Riau diperiksa KPK, Edy mengatakan hal itu tidak benar. Menurut Edy memang ada KPK yang datang ke KPU Riau namun melakukan pemberitahuan dan pencegahan. ‘’Ada KPK dari bagian pencegahan yang memberikan masukan agar KPU Riau terhindar dari penyelewengan dana,’’ kata Edy.
Penghematan ini juga dibenarkan oleh Kasubag Umum dan Logistik KPU Riau, Khoirul Fahmi. Menurut Khoirul Fahmi awalnya mereka menyusun anggaran untuk 11.922 TPS saat penyusunan anggaran berdasarkan usulan jumlah KPU Kabupaten Kota sesuai DPPPP.
Khoirul Fahmi menjelaskan anggaran awalnya di pagu anggaran khusus untuk logistik adalah Rp32 miliar. Kemudian saat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dana itu turun menjadi Rp16 miliar.
Namun sampai saat lelang, dana Rp16 miliar itu turun lagi menjadi Rp10 miliar.(rul)
