JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Permintaan terkait dukungan di bidang penggunaan teknologi informasi (TI) untuk pelaksanaan Pemilu 2019 kepada pemerintah datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Itu karena lembaga penyelenggara pemilu itu menghadapi hambatan soal TI. Menurut Ketua KPU Arief Budiman dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta usai beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), KPU menghadapi kesulitan di bidang TI yang tak bisa diselesaikan sendiri.
Menyikapi itu, lembaganya meminta instansi pemerintah yang memiliki keahlian di bidang TI untuk membantunya.
“Untuk pemilu yang sekarang tantangan KPU makin besar, makin beragam makin rumit terhadap proses ini. Jadi, kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri. Kami butuh bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian di bidang ini," katanya.
Adapun di antara persoalan yang dihadapi KPU di bidang TI, yakni keterbatasan personel. Seiring berjalannya tahapan Pemilu 2019, beban kerja pegawai KPU yang menangani TI pun bertambah.
"Maka kami bekerja sama dan membicarakan dengan kementerian terkait dan itu sudah kami lakukan, untuk dibantu SDM (Sumber Daya Manusia, red) dari kementerian terkait," imbuhnya.
Dia menambahkan, di samping itu, sarana dan prasarana TI di KPU saat ini juga terbatas. Sebenarnya, KPU telah merancang infrastruktur untuk kebutuhan TI dalam rangka Pemilu 2019, tetapi rencana itu terbentur keterbatasan anggaran.
"Bapak Presiden sudah memberikan komitmennya, proses ini akan dipercepat untuk memenuhi," tutupnya. (fat)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
