JAKARTA - Partai Demokrat menyayangkan sikap mendua Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di satu sisi menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, tapi di sisi lain tetap berada di pemerintahan.
"Harusnya PKS ambil sikap tegas, keluar saja dari koalisi," tegas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Nurpati ketika ditemui di sela acara pengumuman hasil perbaikan verifikasi daftar calon anggota legislatif oleh KPU, di hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/6).
Dikatakan Andi, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan pahit yang harus diambil. Namun, penentangan PKS tersebut sudah melanggar komitmen koalisi, dimana koalisi dibangun untuk mendukung kebijakan dan program-program pemerintah.
"Kebijakan ini harus dilakukan pemerintah karena tidak ada solusi lain terkait inflasi, harga minyak global dan lain-lain. Tapi masyarakat diberi macam-macam kompensasi," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan sikap PKS yang menunggu keputusan terkait nasib mereka dari Susilo Bambang Yudhoyono tidak pas. Pasalnya, koalisi dilakukan antara partai politik.
"Dalam peraturan disebutkan koalisi pengusung pasangan calon presiden merupakan gabungan dari partai politik. Adapun Pak SBY yang menandatangani karena beliau posisinya sebagai ketua Majelis Tinggi Demokrat," tandasnya.
PKS Jambi Minta Keluar Koalisi
Dalam pada itu, desakan serupa juga muncul dari Jambi. DPW PKS Provinsi Jambi meminta kepada pengurus DPP untuk keluar dari koalisi jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM Subsidi.
Hal ini diungkapkan Sekretaris DPW PKS Provinsi Jambi, Supriyanto, saat berorasi dalam aksi tolak kenaikan BBM Subsidi di bundaran Tugu Juang, Kota Jambi, Senin (10/6), kemarin.
"Kami meminta agar Fraksi PKS di DPR RI memperjuangkan aspirasi kami. Jika pemerintah menolak tuntutan pembatalan kenaikan harga BBM, kami meminta agar PKS keluar dari koalisi. Lebih baik PKS oposisi,” ujar Supri.
Bahkan, Supri menyatakan lebih baik PKS menarik tiga mentrinya di Kabinet demi menolak kenaikan harga BBM Subsidi. “Tarik saja tiga menteri yang ada di kabinet!”teriak Supri.
Menurut Supriyanto, sejak dari awal PKS menolak rencana kenaikan BBM. "Penolakan bukan saat sekarang saja. Dari dulu PKS selalu menolak kenaikan harga BBM. PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM!" tegas anggota DPRD Provinsi Jambi ini.
Ratusan petugas kepolisian dikerahkan untuk mengamankan demo yang digelar PKS kemarin. Beberapa orang ibu-ibu juga terlihat membawa berbagai macam perlengkapan dapur dalam aksi demo ini.
Tidak hanya itu, mereka juga membawa spanduk penolakan kenaikan harga BBM Subsidi, sehingga kemacetan tidak terelakkan.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Jambi Syafrudin Dwi Apriyanto mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh kader PKS di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi, untuk ikut memberikan dukungan dengan memasang spanduk penolakan rencana kenaikan harga BBM.
"Sudah disampaikan ke daerah. Kita semua di sini menola kenaikan harga BBM Subsidi," tegasnya.(Lagi, Orang Demokrat Desak PKS Keluar dari Koalisi
Senin, 10 Juni 2013 , 23:37:00 WIB
Laporan: Ade Mulyana
RMOL. Partai Demokrat menyayangkan sikap mendua Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di satu sisi menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, tapi di sisi lain tetap berada di pemerintahan.
"Harusnya PKS ambil sikap tegas, keluar saja dari koalisi," tegas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Nurpati ketika ditemui di sela acara pengumuman hasil perbaikan verifikasi daftar calon anggota legislatif oleh KPU, di hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/6).
Dikatakan Andi, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan pahit yang harus diambil. Namun, penentangan PKS tersebut sudah melanggar komitmen koalisi, dimana koalisi dibangun untuk mendukung kebijakan dan program-program pemerintah.
"Kebijakan ini harus dilakukan pemerintah karena tidak ada solusi lain terkait inflasi, harga minyak global dan lain-lain. Tapi masyarakat diberi macam-macam kompensasi," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan sikap PKS yang menunggu keputusan terkait nasib mereka dari Susilo Bambang Yudhoyono tidak pas. Pasalnya, koalisi dilakukan antara partai politik.
"Dalam peraturan disebutkan koalisi pengusung pasangan calon presiden merupakan gabungan dari partai politik. Adapun Pak SBY yang menandatangani karena beliau posisinya sebagai ketua Majelis Tinggi Demokrat," tandasnya. [zul]
2013 , 02:06:00
PKS Jambi Minta Keluar Koalisi
RELATED NEWS
Dahlan Iskan: Inflasi Menuju Level Genting
Subsidi Dikurangi, Akselerasi Ekonomi Membaik
Program Pengentasan Kemiskinan Harus Terus Dikawal
DPR: Paradigma Subsidi BBM Sudah Melenceng
APBN Terbebani Subsidi, Ekonomi Kurang Akselerasi
JAMBI – DPW PKS Provinsi Jambi meminta kepada pengurus DPP untuk keluar dari koalisi jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM Subsidi.
Hal ini diungkapkan Sekretaris DPW PKS Provinsi Jambi, Supriyanto, saat berorasi dalam aksi tolak kenaikan BBM Subsidi di bundaran Tugu Juang, Kota Jambi, Senin (10/6), kemarin.
"Kami meminta agar Fraksi PKS di DPR RI memperjuangkan aspirasi kami. Jika pemerintah menolak tuntutan pembatalan kenaikan harga BBM, kami meminta agar PKS keluar dari koalisi. Lebih baik PKS oposisi,” ujar Supri.
Bahkan, Supri menyatakan lebih baik PKS menarik tiga mentrinya di Kabinet demi menolak kenaikan harga BBM Subsidi. “Tarik saja tiga menteri yang ada di kabinet!”teriak Supri.
Menurut Supriyanto, sejak dari awal PKS menolak rencana kenaikan BBM. "Penolakan bukan saat sekarang saja. Dari dulu PKS selalu menolak kenaikan harga BBM. PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM!" tegas anggota DPRD Provinsi Jambi ini.
Ratusan petugas kepolisian dikerahkan untuk mengamankan demo yang digelar PKS kemarin. Beberapa orang ibu-ibu juga terlihat membawa berbagai macam perlengkapan dapur dalam aksi demo ini.
Tidak hanya itu, mereka juga membawa spanduk penolakan kenaikan harga BBM Subsidi, sehingga kemacetan tidak terelakkan.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Jambi Syafrudin Dwi Apriyanto mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh kader PKS di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi, untuk ikut memberikan dukungan dengan memasang spanduk penolakan rencana kenaikan harga BBM.
"Sudah disampaikan ke daerah. Kita semua di sini menola kenaikan harga BBM Subsidi," tegasnya.(zul/wne/jpnn)
