JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil mengecam pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait jika maju lewat partai politik (parpol) akan ada mahar yang harus dibayarkan.
Nasir pun meminta Ahok membuktikan apa yang diucapkan terkait mahar politik.
"Jangan lempar kegaduhan baru. Harus ada bukti. Jangan seperti serigala yang mau cicipi anggur tapi gak sampai. Kalau ada mahar ya buktikan. Seperti rekaman. Jangan seolah mendiskreditkan parpol," tegas Nasir, saat diwawancarai, Jumat (11/3/2016) di Gedung Parlemen Senayan.
Nasir mengatakan, definisi mahar haruslah dipandang secara proporsional dan jangan hanya untuk biaya kampanye disebut sebagai mahar politik dalam konotasi negatif.
Mahar politik, kata Nasir, sama halnya dengan seseorang membayar ongkos untuk menumpang di sebuah perahu.
"Kami tidak bisa menerima pernyataan tersebut. Ahok harus tahan diri, kunci mulut dan hati. Saya Khawatir jangan sampai senjata makan tuan," tandasnya.
Ahok sebelumnya mengaku tak punya cukup dana untuk melakukan kampanye. Dia pun memilih jalur independen saat bertarung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.
Ahok menegaskan, jika maju lewat partai politik ada mahar yang harus dibayarkan, berkisar antara Rp100 Miliar hingga Rp200 Miliar. (ndo)
Sumber: JPG
Editor: Hary B Koriun
