PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) cukup kecewa dengan angka partisipasi pemilih pada Pilgubri 2018. Dari target pemilih sebanyak 77 persen, partisipasi pemilih hanya berkutat di angka 59 persen saja.

Padahal anggaran yang digelontorkan daerah untuk KPUD Riau cukup banyak. Yakni berkisar Rp300 miliar. Maka dari itu, dalam waktu dekat DPRD Riau akan segera melakukan evaluasi terhadap anggaran KPUD.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman kepada Riau Pos, Senin (9/7). Ia berpendapat, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan.

“Kami merasa harus dievaluasi. Biaya yang diberikan mencapai ratusan miliar untuk pelaksanaan. Mungkin sosialisasi yang dilakukan kurang produktif. Sehingga outputnya bermasalah,” ucap Noviwaldy.

Ia mengatakan, dibeberapa daerah ada warga yang tidak tahu bahwa sedang dilangsungkan pemilihan. Bahkan ada yang tidak tahu siapa saja kontestan yang bertarung. Kondisi tersebut dikatakan Noviwaldy agak sedikit berbeda dengan pola lama. Yakni spanduk serta baliho paslon bisa dipasang di mana saja. Bahkan sosialisasi di media juga sangat banyak.

Di sisi lain, Sekretaris KPUD Riau Rudinal mempersilahkan bila dewan ingin melakukan evaluasi. Ia berpendapat, dewan paham dengan kondisi pada saat pengajuan.

“Waktu pembahasan pengajuan mereka juga paham. Nanti kami akan juga ada evaluasi. Bagaimana nanti anggaran yang tidak berjalan itu akan kami kembalikan nanti,” tuturnya.

Saat ditanya bagaimana soal serapan anggaran? Rudinal belum bisa merincikan. Ia beralasan saat ini sejumlah kegiatan masih berjalan. Diperkirakan baru bisa di evaluasi pada Agustus mendatang.

“Kami belum bisa karena kan tahapan evaluasi terakhir masih ada. Serapan kami belum bisa. Paling cepat Agustus baru mungkin bisa. Sekarang ini semuanya masih berjalan. Kalau masalah sosialisasi, anggaran ada kami. Kami anggarkan terus. Dengan parpol pemilih pemula,” katanya.

Terpisah, Ketua KPUD Riau Nurhamin tidak menampik partisipasi pemilih jauh melampaui target. Akan tetapi, jumlah yang ada saat ini bertambah bila dibanding pada periode sebelumnya. Di mana ada kenaikan sekitar 6 persen. Soal minim serapan anggaran, Nurhamin mengakui. Hal itu dikatakan dia akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pileg dan pilpres nantinya.

“Kami akan ada evaluasi. Karena ada beberapa kabupaten kota kita tidak bisa membuat itu menjadi kesimpulan. Contoh di Pekanbaru kan naik nya juga luar biasa. Jadi kami harus analisis secara wilayah,” tuntasnya.(nda)