JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja. Sebab program yang dikeluarkan untuk menjaga daya beli tersebut hingga kini belum juga sampai ke tangan pekerja.
Puan menyayangkan BSU yang dijanjikan cair pada bulan April 2022 tak kunjung turun. Oleh karenanya Pemerintah diharapkan segera merealisasikan BSU sebesar Rp 1.000.000 bagi pekerja dan buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.
“Kami berharap Pemerintah gerak cepat mencairkan BSU bagi para pekerja. Apalagi Pemerintah sebelumnya sudah menjanjikan bantuan ini turun sebelum Hari Raya Idulfitri,” kata Puan, Senin (9/5/2022).
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menyebut, BSU dapat menjaga daya beli pekerja selepas momen Lebaran. Puan pun berharap Kementerian Ketenagakerjaan segera menyusun aturan teknis terkait kebijakan ini.
“Bantuan subsidi upah sangat urgen untuk segera dicairkan karena dapat menyubsidi biaya hidup pekerja akibat kenaikan harga komoditas saat hari raya dan konsumsi mudik Idulfitri,” tuturnya.
Puan mengatakan, harga keperluan pokok yang masih tinggi meski momen Idulfitri telah usai juga menjadi faktor agar BSU segera dicairkan. Hingga saat ini, harga komoditas seperti daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan bawang masih mengalami kenaikan.
DPR mendesak Pemerintah segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja. Sebab program yang dikeluarkan untuk menjaga daya beli tersebut hingga kini belum juga sampai ke tangan pekerja. (Dok. JawaPos)
“Termasuk harga minyak goreng yang meski sudah turun, tapi belum juga kembali normal seperti sedia kala. BSU akan sangat membantu pekerja menyubsidi kenaikan harga ini,” ucap Puan.
Adapun total pekerja dan buruh yang akan mendapat BSU tahun 2022 ada sebanyak 8,8 juta orang. Bantuan yang akan diberikan sebesar Rp500.000 per orang yang diberikan sekaligus untuk dua bulan.
Puan menegaskan, Pemerintah harus menjelaskan ke masyarakat mengapa pencairan BSU masih terkendala.
“Penjelasan dari Pemerintah mengenai keterlambatan pencairan BSU diperlukan untuk mencegah kesimpangsuran. Jangan sampai kendala pencairan ini membuat pekerja bertanya-tanya apakah BSU tersebut benar ada atau tidak,” sebut mantan Menko PMK itu.
Akibat belum jelasnya kapan BSU akan cair, banyak pekerja yang menyuarakan kegelisahan mereka. Untuk itu, penjelasan dan langkah cepat pemerintah mencairkan BSU sangat dinanti.
“Pemerintah juga harus memberi kepastian deadline kapan BSU cair sampai tangan pekerja, agar pekerja bisa memproyeksikan dana tersebut untuk kebutuhan mereka,” ungkap Puan.
“Kami juga meminta program ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” tambah Puan.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
