JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jabatan Ketua DPR RI yang disandang Ade Komarudin sepertinya menjadi alat bagi pihak yang ingin menjegalnya maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang akan digelar paling lambat sebelum puasa tahun ini.

Sejumlah kalangan internal Golkar menganggap Ade sebaiknya tak maju pada bursa calon ketua umum tersebut karena sudah menjadi ketua DPR.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ahmad Bagja menyatakan, akhir-akhir ini memang ada upaya menggiring opini untuk menjegal Akom. Isu yang dimanfaatkan adalah rangkap jabatan di partai dan lembaga negara.

Menurut Bagja, isu itu terus dibuat meski sebenarnya tidak ada aturan Partai Golkar yang melarang rangkap jabatan di partai dan pimpinan lembaga negara. “Isu ini sebenarnya tidak tepat,” ujarnya Selasa (9/2/2016).

Istilah rangkap jabatan itu tidak hanya sekadar isu. Contohnya seperti yang dikatakan politisi senior Golkar Yorrys Raweyai. Dia menyarankan agar Ade Komarudin memilih salah satu saja. Yakni ketua DPR atau Ketua Umum Golkar. Alasannya karena Ketua Umum Golkar harus fokus mengurus partai.

Suara serupa juga datang dari Ketua Paguyuban DPD I Golkar, Ridwan Bae. Menurutnya, Ade Komarudin sudah menjadi ketua DPR jadi tak semestinya maju jadi calon ketua umum Golkar.

Namun, Bagja menegaskan bahwa Golkar punya catatan sejarah dipimpin figur yang juga ketua lembaga negara. Bagja lantas mencontohkan ketika Akbar Tanjung menjadi ketua DPR 1999-2004, sekaligus Ketua Umum Golkar.

Sedangkan Jusuf Kalla saat menjadi Wakil Presiden RI 2004-2009 juga menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Akbar. “Jadi tidak ada larangan untuk menjadi ketua DPR sekaligus ketua partai,” tegasnya.

Karenanya Bagja menyebut ada penggiringan opini untuk mengganjal Ade Komarudin. "Apa yang diopinikan terhadap Ade Komarudin sangatlah tidak benar. Ada yang sengaja menggiring agar dia tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar,” kata Bagja.(ara)

Laporan: JPNN

Editor: Fopin A Sinaga