JAKARTA (RP) - Kemungkinan bakal adanya tersangka tambahan dalam kasus Hambalang sudah diantisipasi Partai Demokrat. Bahkan jika kasus itu menyeret Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP PD Ulil Abshar Abdalla menyatakan, skenario terburuk telah disiapkan jika kemudian ketua umumnya mengikuti jejak Andi menjadi tersangka. Menurut dia, skenario telah disiapkan karena yang bersangkutan juga termasuk sosok yang terus disebut-sebut ikut ikut terlibat dalam kasus Hambalang.
"Kami PD pastinya sudah sangat siap dengan kemungkinan skenario paling buruk jika ketua umum sekalipun ikut ditetapkan sebagai tersangka," ujar Ulil.
Dia memastikan, roda partainya tidak akan banyak terpengaruh, meski nantinya yang menjadi tersangka tidak hanya berhenti di Andi. Kinerja dan sistem partai peraih suara terbesar pada Pemilu 2009 lalu itu dipastikan tetap akan bekerja seperti biasa. "Orang boleh berganti, tapi sistem akan jalan terus," tegasnya.
Meski demikian, dia mengakui, kalau berbagai kasus termasuk Hambalang telah menyandera partainya selama ini. Karenanya, di satu sisi, menurut dia, partainya justru mengapresiasi keputusan terakhir KPK atas penetapan tersangka terhadap Andi.
"Prinsip Partai Demokrat itu the sooner the better (lebih cepat lebih baik, Red). Kami justru sejak lama menunggu kapan langkah seperti ini (penetapan tersangka) diambil oleh KPK," katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Sohibul Iman mengapresiasi kinerja KPK yang telah menetetapkan Andi Malaranggeng sebagai tersangka dugaan kasus Hambalang. Menurut dia, keputusan KPK ini menjadi sejarah baru dalam catatan pemberantasan korupsi di Indonesia.
"KPK telah menunjukkan petinggi partai dan menteri aktif pun bisa diproses. Kami berharap ini akan dapat memberikan efek jera bagi pejabat publik yang merasa memiliki tameng kekuasaan untuk tidak bermain-main dengan korupsi," katanya.
Sohibul juga mengapresiasi Andi Malaranggeng yang memilih mundur begitu ditetapkan menjadi tersangka. Menurut dia, pengunduran diri di saat menjadi tersangka merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat tinggi dalam sistem demokrasi. "Saya berharap langkah mundur seperti Andi Malaranggeng ini bisa ditiru oleh pejabat negara yang lain," ungkapnya.
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai kinerja buruk pemerintahan saat ini semakin suram dengan penetapan Andi sebagai tersangka. Kabinet Indonesia Bersatu jili II tak henti-hentinya dirundung masalah sejak pembentukannya.
Menurut Bambang, status terkini Menpora Andi Mallarangeng menimbulkan guncangan baru di kabinet. Belum lama ini, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sempat dibuat sangat kecewa, bahkan dipermalukan oleh para pembantu terdekatnya, menyusul kontroversi pemberian grasi untuk terpidana mati kasus Narkoba Meirika Franola. Kontroversi ini memunculkan dugaan bahwa kabinet telah disusupi sindikat Narkoba.
Karena itu, ujar Bambang, cepat atau lambat, mundurnya Menpora akan memaksa Presiden SBY me-reshuffle KIB-II. Reshuffle kabinet saat ini menjadi sebuah konsekuensi logis, sebab tidak elok mempertahankan menteri yang telah menyandang status tersangka kasus korupsi. "Kalau reshuffle tidak dilakukan, sama artinya presiden menyandera kabinetnya sendiri," ujarnya.
Dalam konteks pembenahan kabinet itu, Bambang mendorong Presiden SBY melakukan koreksi menyeluruh. Acuannya adalah penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang buruknya akuntabilitas kinerja pemerintah pusat dan daerah.
"Sudah terbukti bahwa tata kelola pemerintahan tidak sebaik yang digembar-gemborkan selama ini," kata politikus Partai Golongan Karya itu.(dyn/bay/nw)
