JAKARTA (RIAUPOS.CO)– Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak puas dengan kinerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Anggota Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanul Haq menyarankan agar Menag Lukman yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dicopot dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Kementerian Agama lebih cocok dipimpin oleh figur dari PKB, partai menaruh perhatian lebih pada bidang pemberdayaan umat, agama, dan sosial.
’’Diganti dan Menteri Agama diberikan ke PKB,’’ ujar Maman sembari tertawa saat ditemui wartawan usai acara diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11). Namun, sambung Maman, pergantian menteri menjadi kewenangan presiden. Ia sendiri mengaku tak masalah apabila kursi menteri PKB ditambah maupun dikurangi.
’’Posisi yang bisa diisi PKB, kita serahkan ke Presiden. Bukan tambah atau kurang tapi bagaiman peran PKB bangun bangsa,’’ imbuhnya. Lebih lanjut mengenai kepemimpinan Menag Lukman Hakim, Maman menganggap politisi PPP itu tipikal pimpinan yang cari aman saja. Lukman dinilai tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan sulit mengoordinasikan jajaran di bawahnya.
Ia juga menyebut Lukman terlalu mengedepankan pencitraan kebebasan beragama dalam menjalankan jabatannya. ’’Dari pencitraan, kebebasan beragama, kita angkat topi. Tapi, dia enggak bisa koordinasikan eselon bawahnya, soal transparansi anggaran, bagaimana Kemenag terdepan untuk lawan radikalisme,’’ kata Maman.
Tidak hanya Menang saja yang minta diganti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise juga dikritisi dan dianggap tidak mumpuni untuk menangani permasalahan terkait perlindungan perempuan maupun anak. ‘’Bu Yohana profesor apa, bukan anak dan perempuan. Dia representatif Papua, tapi itu harus dihindari Jokowi. Saya (dari, red) Komisi VIII rekomendasi ganti,’’ ujar Maman kepada wartawan di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11).
Maman menambahkan, kursi Yohana lebih cocok diduduki oleh Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa. Khofifah dianggap lebih paham tentang rencana aksi perlindungan anak dan perempuan sejak masa pemerintahan Presiden Gus Dur. (dil/jpg)
