JAKARTA (RP) - DPP Partai Golkar merasa risih atas pemberitaan tentang Gubernur Banten, Ratu Atut Chosyiah, yang dicekal ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena sedikit banyak bisa akan mempengaruhi opini masyarakat terhadap partai pimpinan Aburizal Bakrie itu.
"Berita-berita yang mengaitkan secara langsung antara kader Golkar dengan kasus korupsi akan mempengaruhi opini dan citra partai, sensitivitas rakyat atas korupsi sangat tinggi dan berpengaruhi Partai Golkar," kata Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Tohari di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/10).
Kendati demikian, DPP Partai Golkar belum menentukan sikap atas persoalan yang dihadapi Ratu Atut yang ikut dicekal KPK pasca penangkapan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana terkait kaasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten.
Dikatakan, DPP Golkar menghormati dan menghargai proses yang berlangsung di KPK, dan Golkar tidak akan pernah menghambat dan menghalang-halangi proses hukumyang dilakukan KPK karena lembaga pimpinan Abraham Samad itu punya wewenang memberantas korupsi.
"Golkar juga tidak akan memberi bantuan hukum kecuali jika yang bersangkutan (Ratu Atut) meminta, itu sikap memang yang biasa dilakukan," jelas Hajriyanto.
Namun, Hajriyanto memnghormati praduga tak bersalah lantaran sampai saat ini belum ada status hukum yang disematkan kekada Ratu Atut kecuali dicegah ke luar negeri.
"Karena itu masih terlalu dini untuk mengambil langkah-langkah, jadi menunggu saja. Diperiksa saja belum," tandasnya.(fat/jpnn)
