Peralihan Pemerintah Diharapkan Tanpa Pelaksana Jabatan

Politik | Selasa, 08 Januari 2019 - 11:41 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah pusat telah menjadwalkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubenur Riau terpilih Syamsuar-Edy Natar. Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta proses pelantikan dapat berlangsung tepat waktu. Karena akan ada banyak tugas yang telah menanti demi kelancaran roda pemerintah di Bumi Lancang Kuning.

 

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrakhman kepada Riau Pos, Senin (7/1). Menurut dia, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh Gubernur definitif. Belum lagi masalah Pemilu 2019 yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

‘’Ada banyak persoalan yang hanya bisa diselesaikan Gubernur definitif. Kita harus ingat bahwa proses politik karena Pemilu 2019 butuh kepala daerah yang definitif,” ucap Taufik.

Ia juga berharap peralihan masa pemerintah dari Wan Thamrin Hasyim ke Gubernur terpilih dapat berlangsung tanpa ada Pelaksana Jabatan (Pj). Sehingga kondisi pemerintahan di Riau dapat berjalan sebagaimana mestinya.”memang kalau dari jadwal kita ketahui Februari 2019. Kalau lah Pak Wan selesai Februari, langsung berlanjut ke Pak Syamsuar. Ini sudah pas hitungannya,” sebut Taufik.

DPRD sendiri, lanjut dia akan merasa keberatan bila pelantikan tersebut harus ditunda. Mengingat gubernur definitif sudah tidak bisa ditunda lagi. Maka dari itu, lanjut dia, dewan akan berupaya mendorong pemerintah pusat agar bisa melakukan pelantikan sesuai jadwal awal.

‘’Alasan kenapa kita membutuhkan gubernur definitif di februari karena banyak hal yang dibutuhkan untuk membangun Riau. Karena kita tidak ingin, karena tidak definitif banyak hal-hal yang tidak terkoordinir dan tidak terkomando oleh kepala daerah,” tambahnya.(nda)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook